Fleksibilitas Dana BOSP Jadi Solusi Kelancaran Pembelajaran Masa Darurat di Aceh

Sekolah di Aceh diberikan fleksibilitas untuk menggunakan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP tahun 2026. Kebijakan itu diharapkan mampu mengatasi keterbatasan dalam menjalani aktivitas belajar-mengajar sebelum infrastruktur maupun fasilitas sekolah diperbaiki ataupun dibangun ulang saat masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin saat dihubungi dari Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (24/1/2026), mengatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah mulai mencairkan dana BOSP 2026 sejak 12 Januari 2026. Untuk Aceh, dana BOSP 2026 yang diberikan mencapai Rp 519 miliar. Dana itu diberikan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA sederajat yang dikelola pemerintah ataupun swasta.

Selama ini, dalam kondisi normal, dana BOSP diperuntukkan bagi operasionalisasi rutin sekolah, antara lain aktivitas belajar mengajar, ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, pembeliaan alat multimedia, pemeliharaan sarana-prasarana, dan pembayaran honor. Semua itu bertujuan meningkatkan mutu pendidikan.

Namun, tahun ini, Kemendikdasmen memberikan keleluasaan atau fleksibilitas untuk satuan pendidikan di Aceh dalam menggunakan dana BOSP. Hal itu didasari oleh terpukulnya dunia pendidikan Aceh seusai terdampak bencana ekologis yang terjadi akhir November 2025.

Data Dinas Pendidikan Aceh dan Kemendikdasmen menunjukkan, ada 2.805 sekolah dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA sederajat di 18 kabupaten/kota di Aceh yang mengalami rusak ringan, sedang, berat, sampai rusak total. Kerusakan itu membuat aktivitas belajar-mengajar terganggu, yakni sebagian sekolah melakukan pembelajaran di ruang kelas seadanya tanpa buku, kursi, dan meja, sedangkan sebagian lain melakukan pembelajaran di tenda.

Melalui kebijakan fleksibilitas tersebut, dana BOSP yang diterima satuan pendidikan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Hal itu meliputi penyediaan sumur air bersih dan jaringan listrik yang berguna untuk pembersihan lingkungan sekolah dari material sisa bencana, seperti lumpur tebal.

Selain itu, fleksibilitas penggunaan dana BOSP bisa dimanfaatkan untuk membeli mobilier alias perlengkapan atau perabotan pendukung ruangan sekolah, antara lain kursi, meja, dan lemari. Dana BOSP pun bisa dimanfaatkan untuk membeli buku teks.

Akan tetapi, dana BOSP tidak ditujukan untuk membeli tenda. Pasalnya, tenda sudah disediakan melalui bantuan langsung dari pemerintah pusat. ”Intinya, fleksibilitas penggunaan dana BOSP kali ini untuk menjamin kelancaran aktivitas belajar-mengajar di tengah masa tanggap darurat bencana. Peruntukannya tidak mengikuti petunjuk teknis BOSP pada kondisi normal,” tutur Murthalamuddin.

Fleksibilitas penggunaan dana BOSP kali ini untuk menjamin kelancaran aktivitas belajar mengajar di tengah masa tanggap darurat bencana. Peruntukannya tidak mengikuti petunjuk teknis BOSP pada kondisi normal.

Pihaknya, lanjutnya, berharap semua satuan pendidikan di Aceh, terutama yang terdampak bencana, mengoptimalkan kebijakan fleksibilitas tersebut. Hal itu sangat penting untuk memastikan aktivitas belajar-mengajar tetap optimal sebelum infrastruktur maupun fasilitas sekolah terdampak diperbaiki ataupun dibangun ulang.

Adapun proses perbaikan sekolah rusak ringan dan sedang serta pembangunan ulang sekolah rusak berat hingga rusak total akan dilakukan saat masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

”Kebijakan fleksibilitas penggunaan dana BOSP adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Pendidikan yang terus berjalan merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan pascabencana,” ucap Murthalamuddin.

Sementara itu, dampak bencana terhadap dunia pendidikan masih terasa di sejumlah kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Gayo Lues. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Gayo Lues Basri mengatakan, secara umum, aktivitas belajar-mengajar pada jenjang SMA, SMK, dan SLB sudah kembali berjalan setelah dilanda bencana.

Namun, sejumlah sekolah harus melakukan pembelajaran dengan kondisi yang sangat terbatas. Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Pining, Gayo Lues. Infrastruktur dan fasilitas sekolah itu mengalami rusak berat karena diterjang banjir bandang.

Bahkan, sebagian besar lingkungan sekolah itu sempat tertimbun lumpur, pasir, batu, dan kayu sisa material bencana, sementara akses darat dari dan menuju sekolah tersebut sempat putus. ”Akibatnya, pembelajaran di SMA 1 Pining harus dilakukan dalam keadaan serba darurat, yakni di ruang kelas dengan perlengkapan seadanya,” kata Basri.

Selain itu, Basri menyampaikan, ada 210 siswa dari 21 SMA, SMK, dan SLB di Gayo Lues yang terdampak bencana. Sebagian besar dari mereka tidak lagi memiliki seragam sekolah, sepatu, buku, dan perlengkapan belajar lainnya. Sebab, semuanya lenyap bersamaan dengan rumah mereka yang hilang ataupun rusak berat karena diterjang banjir bandang.

Hal itu turut menyebabkan aktivitas belajar mengajar di Gayo Lues belum optimal. ”Maka dari itu, kami berharap segenap pemangku kebijakan terkait segera melakukan percepatan pemulihan ataupun perbaikan dunia pendidikan di sini agar tidak ada siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, saat mengumumkan perpanjangan status tanggap darurat bencana di Aceh untuk keempat kali pada Kamis (22/1/2026) malam, menuturkan, pemulihan aktivitas belajar-mengajar di sekolah menjadi salah satu prioritas utama selama masa perpanjangan tersebut. Paling tidak, proses pembersihan sekolah harus segera dituntaskan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian telah meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh untuk memberikan data detail mengenai sekolah-sekolah yang rusak. Data itu akan menjadi acuan untuk perbaikan dan pembangunan kembali di masa rehabilitasi dan rekonstruksi.