- Proses migrasi birokrasi ini akan dilakukan secara terukur dengan target jangka panjang.
- Ada 9.500 pegawai terdampak hingga tahun 2029.
- Migrasi ini bagian dari reformasi birokrasi menyeluruh.
Suara.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terus mematangkan skenario pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berdasarkan rencana terbaru, proses migrasi birokrasi ini akan dilakukan secara terukur dengan target jangka panjang mencapai 9.500 pegawai hingga tahun 2029.
Langkah ini diperkuat oleh landasan hukum yang kokoh, yakni Undang-Undang IKN serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Regulasi tersebut memproyeksikan IKN siap sepenuhnya menjadi pusat politik nasional pada tahun 2028 mendatang.
Tahapan Pemindahan dan Penyesuaian Struktur Baru
Pada fase perdana, pemerintah memproyeksikan sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN akan diberangkatkan sebagai kelompok perintis yang menjalankan roda pemerintahan di Nusantara.
Namun, angka-angka ini masih bersifat fleksibel mengingat adanya dinamika dalam struktur organisasi pemerintah saat ini.
Penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 48 di bawah kepemimpinan baru menjadi faktor utama perlunya penghitungan ulang kebutuhan SDM.
Menteri PANRB, Rini Widiantini, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan sinkronisasi intensif dengan seluruh instansi.
Baca Juga: Pegawai SPPG Mau Dijadikan ASN, Alvin Lie Punya Kekhawatiran seperti Ini
“Saat ini, KemenPANRB tengah berkoordinasi dengan seluruh kementerian untuk memetakan pegawai yang paling dibutuhkan pada tahap awal pemindahan agar proses berjalan adil, tepat sasaran, dan efisien,” jelas Rini dalam siaran melalui kanal YouTube Ruang Regulasi, Jumat (23/1/2026).
Menyadari bahwa perpindahan ini membawa dampak besar bagi kehidupan pribadi dan profesional pegawai, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema mitigasi.
Salah satu daya tarik yang disiapkan adalah Tunjangan Pionir, yakni insentif khusus bagi ASN yang bersedia pindah pada tahap awal.
Selain aspek finansial, pemerintah menjamin kesiapan fasilitas pendukung untuk menjaga kualitas hidup para abdi negara, di antaranya:
- Fasilitas Pendidikan: Pembangunan sekolah berstandar internasional.
- Layanan Kesehatan: Rumah sakit dengan infrastruktur modern.
- Layanan Publik: Integrasi teknologi digital dalam pelayanan administrasi.
Tujuan besar dari migrasi ini bukan sekadar memindahkan lokasi kantor, melainkan bagian dari reformasi birokrasi menyeluruh. Pemerintah ingin mencetak aparatur yang adaptif dengan ekosistem kerja berbasis teknologi tinggi di IKN.
Para ASN juga diimbau untuk proaktif mencari informasi mengenai ketersediaan layanan pendukung di ibu kota baru tersebut sebagai bagian dari persiapan jangka panjang bagi keluarga mereka.
