Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terus berjalan hingga dua bulan pascabencana.
Dalam keterangan tertulis Tim Media Presiden yang diterima di Jakarta, Minggu, BNPB menyatakan pembangunan huntara dilaksanakan melalui berbagai skema pendanaan, baik dari DSP BNPB, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun dukungan BUMN dan lembaga sosial. Dari total unit yang dibangun, sebagian telah selesai dan mulai ditempati warga, sementara lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Di Provinsi Aceh, BNPB mencatat pembangunan huntara tersebar di sejumlah kabupaten dan kota dengan jumlah mencapai ribuan unit.
Mulai dari Kabupaten Pidie Jaya, pembangunan huntara didukung BNPB, kementerian, BUMN, dan lembaga sosial dengan total 393 unit. Pembangunan tersebut antara lain dilakukan di Desa Blang Awe sebanyak 50 unit, Desa Manyang 115 unit, Desa Meunasah 170 unit, dan Desa Geunteung 45 unit, dengan sebagian unit telah selesai dibangun.
Sementara di Kabupaten Pidie, pembangunan huntara menggunakan tanah desa dan dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) pemerintah kabupaten tanpa mekanisme Dana Tunggu Hunian (DTH), dengan 12 unit dilaporkan telah rampung.
Di Kabupaten Nagan Raya, BNPB mencatat empat titik lokasi pembangunan huntara, salah satunya di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sebanyak 609 unit, dengan 30 unit telah selesai.
Baca juga: TNI dan warga gotong royong pulihkan rumah, masjid, dan sekolah Aceh
BNPB juga melaporkan pembangunan huntara di Kota Lhokseumawe sebanyak 67 unit yang tersebar di beberapa kecamatan. Di Kabupaten Bener Meriah, pembangunan huntara tahap pertama mencapai 914 unit yang tersebar di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Wih Pesam, Permata, Mesidah, Syiah Utama, Bukit, serta sejumlah kecamatan lainnya, dengan progres pembangunan bervariasi dan sebagian unit telah selesai.
Di Kabupaten Aceh Timur, BNPB membangun huntara insitu sebanyak 2.592 unit yang tersebar di berbagai kecamatan, di antaranya Madat, Julok, Pante Bidari, Peureulak Barat, Simpang Ulim, Banda Alam, Peureulak, Ranto Peureulak, Peunaron, dan Idi Rayeuk. Selain itu, terdapat pula pembangunan huntara komunal sebanyak 821 unit yang didanai BNPB dan Danantara, dengan sebagian unit telah selesai dibangun.
Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, BNPB membangun total 1.950 unit huntara yang terdiri atas huntara insitu dan huntara terpusat. Di daerah tersebut juga terdapat pembangunan huntara tahap pertama oleh kementerian dan pihak swasta sebanyak 700 unit yang tersebar di Kecamatan Karang Baru dan Bandar Pusaka.
Di Provinsi Sumatra Utara, BNPB mencatat pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 40 unit di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, dengan 30 unit telah selesai dan ditargetkan rampung seluruhnya pada akhir Januari 2026. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan huntara terpusat mencapai 683 unit di beberapa desa, serta pembangunan huntara mandiri sebanyak 133 unit yang masih terus berjalan.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat, BNPB melaporkan pembangunan huntara di Kabupaten Agam sebanyak 437 unit, dengan sebagian unit telah selesai di sejumlah lokasi. Di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan huntara dilakukan di beberapa nagari dengan total 64 unit. Pembangunan serupa juga berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan, dengan sebagian unit telah rampung dan sisanya masih dalam proses pengerjaan.
BNPB menegaskan pembangunan hunian sementara tersebut merupakan bagian dari tahapan pemulihan pascabencana untuk memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal layak dan aman sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Baca juga: Nagari Bungo Tanjuang optimistis huntara BNPB siap sebelum Ramadhan
Baca juga: Pemerintah pindahkan warga terdampak tanah bergerak ke huntara BNPB
Dalam keterangan tertulis Tim Media Presiden yang diterima di Jakarta, Minggu, BNPB menyatakan pembangunan huntara dilaksanakan melalui berbagai skema pendanaan, baik dari DSP BNPB, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun dukungan BUMN dan lembaga sosial. Dari total unit yang dibangun, sebagian telah selesai dan mulai ditempati warga, sementara lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Di Provinsi Aceh, BNPB mencatat pembangunan huntara tersebar di sejumlah kabupaten dan kota dengan jumlah mencapai ribuan unit.
Mulai dari Kabupaten Pidie Jaya, pembangunan huntara didukung BNPB, kementerian, BUMN, dan lembaga sosial dengan total 393 unit. Pembangunan tersebut antara lain dilakukan di Desa Blang Awe sebanyak 50 unit, Desa Manyang 115 unit, Desa Meunasah 170 unit, dan Desa Geunteung 45 unit, dengan sebagian unit telah selesai dibangun.
Sementara di Kabupaten Pidie, pembangunan huntara menggunakan tanah desa dan dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) pemerintah kabupaten tanpa mekanisme Dana Tunggu Hunian (DTH), dengan 12 unit dilaporkan telah rampung.
Di Kabupaten Nagan Raya, BNPB mencatat empat titik lokasi pembangunan huntara, salah satunya di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sebanyak 609 unit, dengan 30 unit telah selesai.
Baca juga: TNI dan warga gotong royong pulihkan rumah, masjid, dan sekolah Aceh
BNPB juga melaporkan pembangunan huntara di Kota Lhokseumawe sebanyak 67 unit yang tersebar di beberapa kecamatan. Di Kabupaten Bener Meriah, pembangunan huntara tahap pertama mencapai 914 unit yang tersebar di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Wih Pesam, Permata, Mesidah, Syiah Utama, Bukit, serta sejumlah kecamatan lainnya, dengan progres pembangunan bervariasi dan sebagian unit telah selesai.
Di Kabupaten Aceh Timur, BNPB membangun huntara insitu sebanyak 2.592 unit yang tersebar di berbagai kecamatan, di antaranya Madat, Julok, Pante Bidari, Peureulak Barat, Simpang Ulim, Banda Alam, Peureulak, Ranto Peureulak, Peunaron, dan Idi Rayeuk. Selain itu, terdapat pula pembangunan huntara komunal sebanyak 821 unit yang didanai BNPB dan Danantara, dengan sebagian unit telah selesai dibangun.
Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, BNPB membangun total 1.950 unit huntara yang terdiri atas huntara insitu dan huntara terpusat. Di daerah tersebut juga terdapat pembangunan huntara tahap pertama oleh kementerian dan pihak swasta sebanyak 700 unit yang tersebar di Kecamatan Karang Baru dan Bandar Pusaka.
Di Provinsi Sumatra Utara, BNPB mencatat pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 40 unit di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, dengan 30 unit telah selesai dan ditargetkan rampung seluruhnya pada akhir Januari 2026. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan huntara terpusat mencapai 683 unit di beberapa desa, serta pembangunan huntara mandiri sebanyak 133 unit yang masih terus berjalan.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat, BNPB melaporkan pembangunan huntara di Kabupaten Agam sebanyak 437 unit, dengan sebagian unit telah selesai di sejumlah lokasi. Di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan huntara dilakukan di beberapa nagari dengan total 64 unit. Pembangunan serupa juga berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan, dengan sebagian unit telah rampung dan sisanya masih dalam proses pengerjaan.
BNPB menegaskan pembangunan hunian sementara tersebut merupakan bagian dari tahapan pemulihan pascabencana untuk memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal layak dan aman sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Baca juga: Nagari Bungo Tanjuang optimistis huntara BNPB siap sebelum Ramadhan
Baca juga: Pemerintah pindahkan warga terdampak tanah bergerak ke huntara BNPB
