Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar (capital outflow) dari pasar keuangan domestik pada pekan ketiga Januari 2026. Perkembangan ini sejalan dengan dinamika perekonomian global dan domestik yang turut memengaruhi stabilitas nilai tukar Rupiah.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, berdasarkan data transaksi periode 19-22 Januari 2026, investor nonresiden tercatat melakukan aksi jual bersih di pasar keuangan domestik, baik di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Tercatat jual neto sebesar Rp 5,96 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp 2,67 triliun di pasar saham, Rp 1,44 triliun di pasar SBN, dan Rp 1,85 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Denny melalui keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (25/1).
Dari sisi risiko pasar keuangan, premi yang tercermin dari credit default swap (CDS) tenor 5 tahun mengalami peningkatan. Per 22 Januari 2026, CDS Indonesia tercatat sebesar 73,28 basis poin (bps), naik dibandingkan posisi 15 Januari 2026 yang berada di level 70,86 bps.
Sementara itu, pergerakan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis, 22 Januari 2026, ada pada level Rp 16.880 per dolar AS. Pada periode yang sama, yield SBN tenor 10 tahun naik ke level 6,32 persen.
Di sisi global, indeks dolar AS (DXY) melemah ke level 98,36, sementara imbal hasil US Treasury Note tenor 10 tahun meningkat menjadi 4,245 persen.
Pada pembukaan perdagangan Jumat, 23 Januari 2026, rupiah dibuka menguat di level Rp 16.850 per dolar AS, dengan yield SBN tenor 10 tahun relatif stabil di level 6,33 persen.
Secara kumulatif sepanjang 2026, berdasarkan data setelmen hingga 22 Januari 2026, investor nonresiden masih mencatatkan beli neto di sejumlah instrumen keuangan domestik. Rinciannya, beli neto sebesar Rp 8,02 triliun di pasar saham dan Rp 1,89 triliun di pasar SBN, serta jual neto sebesar Rp 2,67 triliun di SRBI.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.
