Jakarta, tvOnenews.com – Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan rencana kerja sektor pertahanan untuk tahun anggaran 2026 sekaligus evaluasi kinerja sepanjang 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Sejak awal, forum dinyatakan berlangsung tertutup karena materi yang dibahas menyangkut kebijakan strategis negara yang tidak dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” ujar Utut saat membuka pertemuan.
Menurut Utut, sifat tertutup rapat diperlukan agar pembahasan dapat berlangsung lebih mendalam dan terbuka, terutama terkait arah kebijakan pertahanan nasional, kesiapan TNI menghadapi tantangan keamanan global, serta penyesuaian program kerja dengan dinamika geopolitik dan kebutuhan strategis Indonesia ke depan.
Dalam rapat tersebut, hadir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto beserta seluruh kepala staf angkatan, yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Kehadiran jajaran lengkap pimpinan TNI menunjukkan pentingnya agenda yang dibahas dalam forum tersebut.
Utut juga menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi syarat kuorum. Sebanyak 29 anggota Komisi I DPR RI hadir dan mewakili seluruh fraksi partai politik di parlemen, sehingga pembahasan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jumlah anggota yang hadir sudah mencukupi dan mewakili semua fraksi, sehingga rapat dapat berjalan sesuai agenda,” kata Utut.
Selain membahas rencana kerja tahun 2026, rapat juga menjadi forum evaluasi capaian kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI sepanjang 2025. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), kesiapan personel, hingga pelaksanaan program strategis pertahanan yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR.
Pembahasan rencana kerja 2026 dinilai penting karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dalam menghadapi tantangan keamanan regional dan global yang semakin kompleks. Komisi I DPR sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pertahanan, luar negeri, dan komunikasi memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pertahanan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan nasional.
