Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo menyinggung mazhab Prabowonomics dalam rapat bersama Mensesneg Prasetyo Hadi. Ia menegaskan publik menunggu realisasi konkret dari hal tersebut khususnya di sektor ekonomi dan investasi, sebagaimana pernah disampaikan dalam forum internasional.
"Saya kira penting untuk menjadi perhatian yaitu janji Bapak Presiden untuk menerapkan prabowonomics yang dipidatokan di Davos. Kalau saya tidak salah dan itu ditunggu oleh masyarakat bagaimana implementasi terutama yang berkaitan dengan investasi," ujar Andreas.
Ia menekankan berbagai kunjungan luar negeri presiden perlu dilihat dampaknya secara nyata bagi kepentingan ekonomi nasional.
"Artinya kita kunjungan-kunjungan ke luar negeri ini apa dampak kepada kepentingan masyarakat terutama di dalam bidang ekonomi yang beliau sendiri dijanjikan," lanjutnya.
Selain ekonomi, Andreas juga menyinggung peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia di tengah dinamika geopolitik global. Menurutnya, keterlibatan Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar.
"Nah dalam hal ini, pesan kami dengan suasana geopolitik yang terjadi hari ini, tentu kita perlu berhati-hati. Artinya keterlibatan di dalam ikut menjaga perdamaian dunia, saya kira itu adalah perintah undang-undang dasar tapi implementasinya dengan menjaga hubungan yang berimbang dengan tetap memegang teguh kepada politik bebas aktif," kata Andreas.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan implementasi Prabowonomics sudah mulai dijalankan melalui langkah-langkah konkret, terutama dalam penertiban 28 izin perusahaan yang melanggar aturan.
"Kemudian implementasi Prabowonomics dan geopolitik. Kira-kira begini Pak Hugo, Prabowonomics itu salah satu ya 28 [perusahaan] yang melanggar itu dicabut itu," ujar Pras.
Ia menambahkan, selain pencabutan izin perusahaan, pemerintah juga melakukan penataan kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara tidak semestinya.
"Atau 4 juta hektare yang masuk ke kawasan hutan lindung dan kawasan terlarang lainnya itu kita cabut dan kita kembalikan fungsinya kepada yang seharusnya," jelasnya.
Pras menegaskan, langkah tersebut juga mencakup pengembalian kawasan konservasi strategis.
"Termasuk di situ ada 81.000 hektare untuk dikembalikan ke konservasi di Taman Nasional konservasi gajah di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau," pungkasnya.
