Penanganan dampak bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu masih berlangsung hingga saat ini, namun banjir serta tanah longsor kini kembali menerjang beberapa daerah di Pulau Jawa.
Kejadian banjir bandang dan longsor pada akhir 2025 tersebut sempat melumpuhkan jalur logistik utama di Lintas Sumatera maupun di Jawa. Bahkan, akses transportasi utama yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur kini terputus akibat genangan banjir serta longsor yang melanda kawasan Pantai Utara (Pantura) pada awal tahun ini.
Lumpuhnya infrastruktur transportasi darat tersebut berdampak langsung pada terhambatnya distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas ke wilayah terdampak. Menghadapi situasi darurat ini, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya pemulihan.
Fokus utama perusahaan negara tersebut adalah memastikan ketersediaan energi kembali stabil guna mendukung aktivitas masyarakat dan operasional penanganan bencana.
Selain fokus pada pemulihan pasokan energi, BUMN juga menjalankan tanggung jawab sosial dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung bagi para korban. Bantuan darurat yang diberikan mencakup kebutuhan pokok seperti air bersih, bahan pangan atau sembako, hingga dukungan fasilitas di lokasi pengungsian.
Langkah ini dilakukan untuk meringankan beban warga sekaligus mempercepat pemulihan kondisi sosial di daerah yang terdampak bencana.
”BUMN meski di bawah pemerintah namun mereka bisa bergerak secara independen,” ujar Guru Besar Ilmu Sosiologi Fisip Universitas Indonesia Prof. Richardi Adnan. Lebih lanjut Prof. Richardi mengatakan bahwa selama ini memang BUMN kerap dijadikan tumpuan oleh pemerintah dalam menangani bencana alam.
”Mereka memiliki saldo yang berlebih, terbiasa dengan program tanggung jawab sosial (CSR) dan terlatih karena banyak berhubungan juga dengan perusahaan-perusahaan serupa di mancanegara,” tuturnya. Ia mengatakan salah satu BUMN yang punya jam terbang tinggi dalam menghadapi krisis adalah Pertamina. Hal ini dikarenakan energi merupakan kebutuhan dasar.
Sosiolog dari Universitas Indonesia Nadia Yovani menyoroti peran Pertamina dalam mengamankan ketersediaan energi nasional sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan kemanusiaan selama masa kritis tersebut.
”Dari sisi tanggung jawab sosial Pertamina cukup tanggap,” ujar Nadia saat dihubungi di Jakarta.
”Selevel Pertamina tentu organisasinya sudah mapan dan luas baik secara logistik maupun jaringan,” lanjutnya.
Nadia mengimbau agar Pertamina bukan hanya sekadar menyalurkan bantuan saja tapi juga bersifat membangun (jangka panjang) sehingga uang bisa menjadi sesuatu yang berkualitas. Karena itu ia menyarankan agar Pertamina bekerjasama dengan pemerintah setempat.
”Konsepnya harus jelas, jangan cuma kasih (uang/bantuan) terus ditinggal. Ada fungsi pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Selain pemulihan operasional, Pertamina melalui program Pertamina Peduli telah menyalurkan bantuan senilai miliaran rupiah untuk pembagunan posko kesehatan terpadu guna melayani lebih dari 15.000 pengungsi di Aceh Utara dan Pidie Jaya. Menggelar dapur umum mandiri, termasuk menyediakan LPG 12 kg dan Bright Gas secara gratis di 120 titik pengungsian. Membangun sumur bor dan instalasi penjernihan air (Reverse Osmosis) di wilayah yang sumber airnya tercemar lumpur.
Pun di Jawa, Pertamina menyalurkan bantuan berupa bahan makanan pokok (sembako) dan pasokan BBM untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak parah, seperti Desa Tempur di Jepara, Jawa Tengah. Termasuk Memberikan bantuan LPG untuk operasional dapur umum guna memastikan kebutuhan pangan pengungsi terpenuhi.
”Kalau untuk tanggung jawab sosial perusahaan saja Pertamina mampu melakukan apalagi untuk bencana, semestinya bisa,” kata pengamat dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Udi Hamzah.
Ia juga memberi apresiasi terkait pemakaian multi moda transportasi (darat, laut, dan udara) untuk menembus wilayah yang terisolasi dalam menyalurkan pasokan energi seperti avtur, BBM, LPG, yang vital untuk logistik, dapur umum, termasuk menyediakan air bersih, listrik (PLTS), dan komunikasi (Starlink).
Baca Juga: OJK Awasi Bank BUMN Lewat Pendekatan Terintegrasi
”Sebagai perusahaan minyak dan gas nasional, Pertamina tentu menerapkan sistem tanggap darurat yang komprehensif untuk menjamin keberlangsungan pasokan energi dan keselamatan operasional di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Udi. Seperti diketahui Pertamina mengaktifkan skema Regular, Alternative, and Emergency (RAE) untuk memastikan suplai BBM dan LPG tidak terputus.
Sebagai tindak lanjut dari pengalaman tahun 2025, Pertamina kini telah memperkuat infrastruktur depot dan terminal BBM di Sumatera dengan teknologi Early Warning System yang terintegrasi dengan data BMKG. Hal ini bertujuan agar gangguan distribusi dapat diminimalisir jika terjadi bencana serupa di masa depan.
