JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dengan catatan alokasi anggaran tersebut diarahkan sebesar-besarnya untuk skema Bantuan Presiden (Banpres).
Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso sebagai respons atas paparan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat tertutup di kompleks parlemen, Senin (26/1/2026).
“Secara prinsip kawan-kawan Komisi XIII mendukung anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan kami, saya pikir sebagai tambahan tadi ada rencana untuk penambahan anggaran, berapapun itu kita dukung, Mas,” kata Sugiat.
Baca juga: Sebut Tak Ada Beras Banpres Rusak dari Bulog, Buwas: Kalau Rusak, Tanggung Jawab Transporter
Namun, Sugiat yang merupakan legislator dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa Komisi XIII memberikan catatan agar tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk skema Banpres alias Bantuan Presiden.
Menurut dia, Banpres merupakan saluran langsung Presiden kepada masyarakat.
“Tapi ada catatan Mas, kalau bisa nanti usulan tambahan anggaran itu dialokasikan juga sebesar-besarnya untuk skema yang Bantuan Presiden Mas, karena itu media langsung Presiden ke rakyat,” ujar Sugiat.
Baca juga: Soal Bantuan Perbaikan Rumah untuk Nakes, Mendagri: Bolanya di Kemenkeu
Dia berharap pelaksanaan Banpres ke depan dapat melibatkan Komisi XIII, terutama dalam pengawasan dan kolaborasi di lapangan.
“Kita berharap nanti itu juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan Komisi XIII. Semakin banyak, semakin kita dukung,” ucap dia.
Anggota NasDem dan PDIP mendukung Pernyataan Sugiat tersebut langsung ditanggapi Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya yang menyela rapat dengan mengatakan, “Masuk itu barang.”Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira.
Dia mengatakan Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh usulan anggaran Kemensesneg, termasuk tambahan anggaran yang direncanakan.
“Kami PDI Perjuangan juga mendukung anggaran usulan anggaran. Bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sugiat berapa saja kita dukung, kita dukung,” kata Andreas.
Menurut Andreas, rasionalisasi anggaran perlu mempertimbangkan kondisi di daerah, terutama terkait efisiensi transfer ke daerah yang banyak dikeluhkan masyarakat.
“Keluhan yang luar biasa itu soal efisiensi anggaran untuk ya transfer ke daerah itu,” ujar dia.
Andreas menilai skema Banpres dapat menjadi salah satu solusi karena bantuan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Dan skema Banpres ini, itu lumayan membantu, skema Banpres. Sehingga kalau ya apa transfer daerah ini diefisienkan terus kemudian melalui skema Banpres, saya kira itu salah satu solusi yang juga langsung ke rakyat gitu,” ucap Andreas.
Dia juga menilai skema Banpres sejalan dengan kepentingan pemerintah dalam membantu masyarakat secara langsung, khususnya di daerah.
“Dan saya kira beberapa waktu yang lalu kami perhatikan skema Banpres ini lumayan efektif di lapangan karena mereka merasakan langsung dan ini langsung pada rakyat,” pungkasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
