Partai utama pendukung militer Myanmar mengklaim kemenangan dalam pemilihan umum (pemilu) yang digelar di bawah kendali junta. Deklarasi ini memicu kritik tajam dari pengawas demokrasi yang menilai pemilu itu hanyalah upaya mempercantik kekuasaan militer yang berkuasa sejak kudeta 2021.
Sumber dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) mengatakan kepada AFP pada Senin (26/1) bahwa partainya telah meraih mayoritas kursi, menyusul pemilu bertahap selama sebulan penuh yang berakhir pada Minggu (25/1) kemarin. Pemilu ini disebut junta sebagai jalan untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.
Namun, pemilu berlangsung di tengah perang saudara yang masih berkecamuk sejak militer merebut kekuasaan pada 2021, menggulingkan pemerintahan sipil dan memenjarakan tokoh demokrasi paling populer, Aung San Suu Kyi, serta membubarkan partainya.
“Kami sudah memenangkan mayoritas,” kata seorang pejabat senior USDP yang menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang menyampaikan hasil sementara.
“Kami berada pada posisi untuk membentuk pemerintahan baru,” tambahnya, demikian seperti dikutip AFP.
Ia menegaskan partainya akan melangkah maju membentuk pemerintahan setelah kemenangan tersebut.
“Karena kami menang dalam pemilu, kami akan bergerak ke tahap berikutnya,” ujarnya.
Kritikus menilai pemilu ini sejak awal sudah berat sebelah. Dengan tokoh-tokoh oposisi disingkirkan dan tidak semua wilayah negara ikut memilih karena dikuasai kelompok pemberontak, banyak pihak mempertanyakan legitimasi hasil pemungutan suara tersebut.
Pemilu di Tengah Perang, Kursi Militer Tetap AmanUSDP, yang diisi oleh banyak mantan perwira senior, kerap disebut analis sebagai perpanjangan tangan sipil militer. Seorang warga Yangon berusia 28 tahun mengatakan hasil pemilu nyaris tak pernah diragukan.
“Mereka sudah menang bahkan sebelum pemilu dimulai, karena satu-satunya peserta, sekaligus wasitnya. Hampir tak ada yang akan percaya pada pemerintahan yang mereka bentuk,” katanya.
Menurut catatan Reuters, USDP diketahui meraih kemenangan telak dalam dua tahap awal pemilu pada 28 Desember dan 11 Januari. Berdasarkan konstitusi warisan rezim militer sebelumnya, 25 persen kursi parlemen otomatis dialokasikan untuk militer, tanpa melalui pemilu.
Mayoritas gabungan anggota parlemen nantinya akan memilih presiden setelah siding parlemen pada Maret. Kepala junta Min Aung Hlaing, yang terlihat mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay dengan pakaian sipil, kembali menolak menyingkirkan kemungkinan dirinya menjadi presiden.
Pemilu ini juga tidak digelar di sekitar satu dari lima wilayah administratif Myanmar akibat konflik bersenjata. Menjelang pemungutan suara, militer melancarkan operasi besar yang oleh kelompok HAM diduga mencakup kejahatan perang, sementara undang-undang baru mengancam kritik pemilu dengan hukuman penjara hingga 10 tahun.
Hingga kini, lebih dari 22 ribu orang masih ditahan di penjara junta, dan partai-partai yang sebelumnya memenangkan 90 persen kursi dalam pemilu 2020 sama sekali tidak muncul dalam surat suara kali ini. Respons komunitas internasional terhadap hasil pemilu ini dinilai akan menjadi penentu utama arah krisis Myanmar ke depan.
