Jakarta: Anggota Komisi XIII DPR Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik serta percepatan penyelesaian regulasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar pelaksanaan program kerja berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Komisi XIII DPR menyepakati dan mendukung pelaksanaan program kerja dan anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2026 agar direalisasikan secara terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan negara.
Baca Juga :
Willy Aditya: Anggaran Kementerian Harus Direalisasikan Terukur dan Tepat SasaranShadiq secara khusus meminta kepada Menteri Sekretaris Negara untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan, baik dalam aspek tata kelola administrasi, koordinasi lintas kementerian, maupun pelayanan strategis kepada lembaga negara dan masyarakat.
“Peningkatan layanan ini penting agar seluruh program strategis nasional dapat berjalan lancar, cepat, dan berdampak nyata,” tegas Shadiq dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR dengan Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Shadiq juga menyampaikan sejumlah masukan yang diterimanya dari berbagai pihak, diantaranya terkait SK Struktur dan Keputusan Presiden yang sebenarnya telah disetujui oleh Kementerian PAN-RB, namun hingga kini belum diterbitkan. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di sejumlah instansi.
“Ini perlu menjadi perhatian serius. Ketika regulasi sudah disetujui tetapi belum terbit, maka konsekuensinya program tidak bisa berjalan optimal dan anggaran menjadi terhambat,” ujar Shadiq.
Anggota Komisi XIII DPR Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe. Foto: Dok. NasDem.
Selain itu, Komisi XIII juga mendorong optimalisasi pengelolaan aset negara, khususnya pada Badan Layanan Umum di kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran, melalui peningkatan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan potensi aset yang dimiliki.
Tak kalah penting, Shadiq menekankan perlunya percepatan penyelesaian regulasi terkait status kewarganegaraan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi warga negara.
Menutup pernyataannya, Shadiq menegaskan bahwa Komisi XIII akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar setiap kebijakan dan pelaksanaan anggaran negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.
