Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.
Immanuel Ebenezer klaim partai terlibat pemerasan K3 ada huruf "K"
Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan mengklaim salah satu petunjuk mengenai partai yang terlibat kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3, yakni memiliki huruf "K" di dalam namanya.
Kendati demikian, dirinya belum mau menyebutkan lebih lanjut huruf "K" tersebut terletak di awal, tengah, maupun akhir nama partai dimaksud.
"Sudah, itu dulu clue-nya," ucap pria yang akrab disapa Noel tersebut saat ditemui sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
Kapolri: Kalau saya jadi Menteri Kepolisian, lebih baik jadi petani
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan apabila dirinya terpilih menjadi Menteri Kepolisian, ia mengaku lebih memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan tersebut.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, Listyo Sigit mengungkapkan bahwa dirinya ditawari beberapa orang untuk menjadi Menteri Kepolisian.
"Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa 'mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'" katanya sambil menirukan pesan tersebut.
Selengkapnya klik di sini.
Kapolri tolak Polri berada di bawah kementerian
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, secara tegas menolak Polri berada di bawah kementerian.
“Saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” katanya.
Kapolri menilai, penempatan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Bhayangkara, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden.
Selengkapnya klik di sini.
Pemerintah proaktif telusuri status dua WNI jadi anggota militer asing
Pemerintah menegaskan akan proaktif menelusuri status kewarganegaraan dua orang warga negara Indonesia yang dikabarkan menjadi anggota militer asing, yakni Kezia Syifa dan Muhammad Rio.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pihaknya segera mengoordinasikan dengan berbagai kementerian terkait, khususnya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar RI, untuk memastikan informasi tersebut.
"Kami harus mengumpulkan data dan memastikan yang bersangkutan itu menjadi militer asing atau tidak atau apakah memang status mereka selama ini WNI atau tidak, itu perlu ada satu kepastian," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
Yusril: Status WNI tak hilang otomatis jika masuk dinas militer asing
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan status warga negara Indonesia (WNI) tidak hilang secara otomatis apabila seseorang bergabung dengan dinas militer asing, meskipun norma hukumnya telah diatur dalam undang-undang.
Dia menyampaikan Pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden
"Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
Immanuel Ebenezer klaim partai terlibat pemerasan K3 ada huruf "K"
Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan mengklaim salah satu petunjuk mengenai partai yang terlibat kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3, yakni memiliki huruf "K" di dalam namanya.
Kendati demikian, dirinya belum mau menyebutkan lebih lanjut huruf "K" tersebut terletak di awal, tengah, maupun akhir nama partai dimaksud.
"Sudah, itu dulu clue-nya," ucap pria yang akrab disapa Noel tersebut saat ditemui sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
Kapolri: Kalau saya jadi Menteri Kepolisian, lebih baik jadi petani
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan apabila dirinya terpilih menjadi Menteri Kepolisian, ia mengaku lebih memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan tersebut.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, Listyo Sigit mengungkapkan bahwa dirinya ditawari beberapa orang untuk menjadi Menteri Kepolisian.
"Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa 'mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'" katanya sambil menirukan pesan tersebut.
Selengkapnya klik di sini.
Kapolri tolak Polri berada di bawah kementerian
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, secara tegas menolak Polri berada di bawah kementerian.
“Saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” katanya.
Kapolri menilai, penempatan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Bhayangkara, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden.
Selengkapnya klik di sini.
Pemerintah proaktif telusuri status dua WNI jadi anggota militer asing
Pemerintah menegaskan akan proaktif menelusuri status kewarganegaraan dua orang warga negara Indonesia yang dikabarkan menjadi anggota militer asing, yakni Kezia Syifa dan Muhammad Rio.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pihaknya segera mengoordinasikan dengan berbagai kementerian terkait, khususnya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar RI, untuk memastikan informasi tersebut.
"Kami harus mengumpulkan data dan memastikan yang bersangkutan itu menjadi militer asing atau tidak atau apakah memang status mereka selama ini WNI atau tidak, itu perlu ada satu kepastian," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
Yusril: Status WNI tak hilang otomatis jika masuk dinas militer asing
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan status warga negara Indonesia (WNI) tidak hilang secara otomatis apabila seseorang bergabung dengan dinas militer asing, meskipun norma hukumnya telah diatur dalam undang-undang.
Dia menyampaikan Pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden
"Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5484536/original/011600800_1769443166-155779bd-067f-4d78-bb77-61a8bdb0623b.jpg)
