Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian

Suara.com - Guru Besar bidang Hubungan Internasional Saint Petersburg State University (Rusia), Connie Rahakundini, mewanti-wanti pemerintah Indonesia agar hati-hati, menyusul langkah memilih bergabung di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Kehati-hatian dibutuhkan dalam mengambil langkah keikutsertaan di Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Connie mengingatkan tentang sikap Indonesia sebagai negara dengan Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement (NAM).

"Indonesia sebagai pencetus Non-Aligned Movement harus sangat berhati-hati bergabung dalam inisiatif perdamaian yang digagas sepihak oleh satu kekuatan besar," kata Connie kepada Suara.com, Senin (26/1/2026).

Connie menyoroti kewajiban membayar iuran mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun.

Ia menekankan agar pengeluaran biaya tersebut disepakati bersama, tidak diputuskan sendiri oleh presiden.

"Apalagi, keikutsertaan itu mengandung iuran belasan triliun rupiah yang merupakan keputusan negara, bukan keputusan presiden semata sehingga wajib melalui persetujuan DPR dan mekanisme APBN," kata Connie.

Ia mempertanyakan lebih lanjut pun Indonesia nantinya akan melunasi kewajiban iuran untuk Dewan Perdamaian.

"Yang krusial untukku, uang siapa yang digunakan, dari pos anggaran mana, dan atas persetujuan lembaga negara yang mana?" kata Connie.

"Presiden tidak dapat membebankan komitmen fiskal sebesar itu tanpa mandat konstitusional, karena APBN adalah uang rakyat dan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik," tegas Connie mengingatkan.

Baca Juga: Bebas Aktif atau Bebas Selektif? Menyoal Kursi Indonesia di Forum Trump

Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie. (bidik layar akun YouTube Hendri Satrio Official)

Sementara itu mengenai alasan utama Indonesia bergabung Dewan Perdamaian sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara, Connie kembali memberikan masukan.

Perdamaian Palestina harus ditempuh melalui jalur multilateral yang legitimate agar Indonesia tidak kehilangan posisi moral, sejarah NAM dan posisi strategis yang mengikutinya," kata Connie.

Connie mengapresiasi langkah Indonesia menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina melalui Dewan Perdamaian.

Tetapi ia mengingatkan upaya-upaya tersebut harus dilakukan melalui forum dan mekanisme tepat dan penuh perhitungan yang matang.

"Terkait Palestina, niat kita mendorong perdamaian patut diapresiasi, namun forum dan mekanismenya harus tepat dan well calculated," kata Connie.