kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro mengakui keputusan partai mendukung Prabowo Subianto kembali maju di Pilpres 2029 merupakan keputusan politik yang sadar, keras, dan penuh risiko.
Sebab, kata Joko, keputusan itu menempatkan Presiden ke-8 RI sebagai alat sejarah.
BACA JUGA: Partai Gema Bangsa Resmi Deklarasi, Ini Targetnya di Pemilu 2029
Dia juga menegaskan keputusan tersebut bukanlah pilihan pragmatis apalagi sekadar menumpang pada kekuasaan.
"Sebagai jalan transisi dan sebagai palu untuk menghantam struktur lama yang membuat Indonesia terus terjebak sebagai bangsa setengah merdeka," kata Joko dikutip Selasa (27/1).
BACA JUGA: Baru Saja Diresmikan Presiden Prabowo, Stadion Segiri Siap Gelar 4 Big Match
Joko mengungkapkan Indonesia hari ini masih dalam perjalanan menuju kemandirian dan kadaulatan.
Menurutnya, Indonesia masih berhadapan dengan ekonomi yang dikendalikan oleh modal besar, kepentingan global, dan oligarki.
BACA JUGA: Presiden Prabowo akan Lantik Rudy-Seno Bersama 7 Kepala Daerah di Kaltim Lainnya Pagi Ini
Dalam konteks inilah, kata Joko, Prabowo Subianto tidak boleh dibaca sebagai figur biasa.
"Meski dia bukan tujuan akhir, tapi dia adalah fase," kata Joko lagi.
Joko mengatakan Prabowo adalah alat transisi sejarah yang telah dibuktikan dengan segenap prestasi dalam menjalankan pemerintahannya hingga saat ini yang berpihak pada kepentingan rakyat dan membangkitkan kembali martabat bangsa di mata bangsa-bangsa lain.
"Dukungan pada Pilpres 2029 harus dipahami sebagai upaya merebut kembali negara dari tangan para pemilik modal, para perampok sumber daya dan para makelar kekuasaan," ujarnya.
Periode 2029-2034, kata Joko, harus dijadikan masa konsolidasi negara dengan memperkuat kedaulatan ekonomi, menegakkan kembali wibawa negara atas pasar dan memutus ketergantungan struktural pada asing dan oligarki domestik.
Partai Gema Bangsa mengingatkan Indonesia tak akan pernah menjadi negara besar jika negara terus kalah dari pemilik uang.
Indonesia tidak akan pernah bermartabat jika kebijakan publik terus ditulis oleh kepentingan korporasi.
Indonesia tidak akan pernah mandiri jika elite politik hanya berani mengelola, tetapi tidak pernah berani merombak.
Karena itu, roadmap politik menuju Indonesia 2045 bukan roadmap basa-basi.
Ini adalah roadmap pertarungan. Karenanya, dalam menjalankan roadmap politik Partai Gema Bangsa, Prabowo Subianto adalah satu-satunya figur yang diyakini dan terbukti memiliki keberanian.
"Untuk diposisikan sebagai figur yang mampu memimpin fase penertiban, fase penataan ulang dan fase pemaksaan kehendak negara atas kepentingan pasar," tuturnya.
Dukungan terhadap Pabowo juga untuk menghindari spekulasi politik dalam menjalankan visi dan roadmap politik Partai Gema Bangsa.
Karena jika gagal, maka pergantian pemerintahan hanya akan menjadi episode lain dari kekuasaan yang tidak mengubah apa-apa.
Selain itu, dukungan Partai Gema Bangsa terhadap Prabowo bukanlah dukungan buta dan jinak. Dukungan ini penuh syarat.
Di bawah Pemerintahan Prabowo saat ini dan yang akan datang, negara harus lebih kuat dari oligarki, politik harus lebih berdaulat dari modal dan ekonomi harus kembali tunduk pada kepentingan nasional.
Partai Gema Bangsa berkomitmen akan terus mengawal dan menjaga visi dan roadmap politik ini hingga 2045 agar setiap periode pemerintahan tidak menjadikan tujuan Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi perayaan kosong.
Maka dalam menciptakan sistem yang berpijak pada kemandirian dan kedaulatan yang sesungguhnya, langkah awalnya dengan menjaga pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024 hingga 2029 dan mendukung untuk maju kembali pada Pilpres 2029 sebagai dukungan yang berkelanjutan dalam mengawal visi dan roadmap politik jangka panjang Partai Gema Bangsa.
Bagi Gema Bangsa, visi kemandirian dan kedaulatan tidak pernah lahir dari kompromi.
Dia selalu lahir dari konflik, keberanian dan keputusan politik yang memutus masa lalu.
"Jika 2029 adalah pintu, maka Prabowo Subianto harus menjadi palu yang menghancurkan engsel lama. Jika 2045 adalah tujuan, maka hari ini adalah medan tempur penentu: apakah Indonesia akan berdiri sebagai bangsa mandiri atau selamanya menjadi republik yang dikelola tapi tidak pernah mandiri dan berdaulat," tutur Joko. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
