jpnn.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Muhammad Hidayattollah a.k.a Dayat El menyampaikan sejumlah aspirasi daerahnya dalam rapat kerja Komite 1 DPD RI dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) Raja Juli Antoni, Senin (26/1/2026).
Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis kehutanan nasional, mulai pelindungan kawasan hutan, keberlanjutan lingkungan, hingga posisi dan aspirasi daerah dalam kebijakan pembangunan nasional.
BACA JUGA: Update Kasus Korupsi Islamic Development Bank Unsrat
Senator dari Dapil Kalsel itu secara tegas menyampaikan suara daerah kepada Menhut Raja Juli, salah satunya soal pelindungan hutan di kawasan Pegunungan Meratus.
Dayat menyebut bahwa Meratus bukan sekadar kawasan hutan, melainkan jantung dan nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan bahkan dunia.
BACA JUGA: Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja Keterlaluan, Langsung Dicopot
"Meratus adalah jantung dan nadi kami. Kami menitipkan dan mengajak untuk saling menjaga Meratus ini, karena kami terus menggelorakan semangat dengan tagar #SaveMeratus ini agar selalu di ingat dan dijaga," kata Dayat El.
Di sisi lain, Dayat El juga menyoroti dilema nyata yang dihadapi masyarakat di pelosok, salah satunya di Desa Juhu, terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang sebagian wilayahnya bersinggungan dengan kawasan hutan lindung.
BACA JUGA: Kematian Janda di Ponorogo Masih Misteri, Polisi Temukan Barang Bukti Ini di TKP
Menurutnya, persoalan ini menuntut kebijakan yang adil dan bijaksana dari pemerintah.
"Kami sebagai anggota DPD RI berada di posisi yang tidak mudah. Di sisi lain, ada masyarakat di Desa Juhu dan wilayah pelosok lainnya yang berhak merasakan pembangunan infrastruktur demi akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan," tuturnya.
Sebagai wakil daerah dan wakil rakyat yang selalu bersuara, Dayat El menekankan bahwa negara tidak boleh abai terhadap dua kepentingan besar tersebut.
Dia pun meminta kebijakan khusus dan jalan tengah dari Menteri Kehutanan RI, agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian Meratus.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI menyampaikan bahwa pemerintah akan meninjau kembali fungsi kawasan hutan yang dimaksud.
Selain itu, pihaknya berkomitmen membuka ruang kebijakan lain yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
Dia memandang gerakan SaveMeratus sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Desa Juhu mencerminkan wajah wakil rakyat yang selalu bersuara, teguh menjaga lingkungan, namun tetap berpihak pada keadilan pembangunan.
Rapat kerja antara Komite 1 DPD RI dan Menteri Kehutanan RI ini diharapkan melahirkan kebijakan kehutanan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan.
Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, Meratus bukan sekadar wacana ekologis, melainkan amanah yang harus dijaga, seiring dengan perjuangan agar pembangunan infrastruktur juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok desa di bumi lambung mangkurat.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
