Gizi Anak dan Ketahanan Pangan Terancam Perubahan Iklim

Kecukupan gizi anak hari ini sangat menentukan kualitas sumber daya manusia masa depan. Akankah terbentuk SDM yang sehat, cerdas, dan produktif?

Asupan gizi yang cukup dan seimbang sangat berperan untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Sebab, tidak hanya manjaga kesehatan tubuh, gizi yang seimbang juga berpengaruh besar terhadap perkembangan otak, daya pikir, serta produktivitas seseorang.

Namun, Indonesia kini tengah dihadapkan pada krisis gizi dan krisis iklim yang saling berkelindan. Di satu sisi, kondisi problem gizi anak menunjukkan penurunan yang menggembirakan pada beberapa indikator, tetapi tantangan serius masih tetap ada.

Di sisi lain, perubahan iklim memicu terjadinya krisis iklim yang berdampak pada ketahanan pangan yang akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan yang bergizi.

Data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi stunting (tengkes) nasional turun menjadi 19,8 persen, lebih rendah dibandingkan dengan angka pada 2023 yang mencapai 21,5 persen.

Dengan pencapaian ini berarti status stunting Indonesia sudah di bawah ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di angka kurang dari 20 persen.

Pencapaian ini juga mencerminkan penurunan yang signifikan dalam lima tahun terakhir jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019 yang masih di angka 27,7 persen.

Selain stunting, indikator lainnya juga turun, yaitu wasting dari 12,1 persen pada 2013 menjadi 7,4 persen pada 2024 dan overweight yang turun dari 11,8 persen menjadi 3,4 persen dalam periode yang sama.

Meskipun demikian, ada tantangan baru pada angka malanutrisi lainnya, yakni underweight yang justru meningkat beberapa tahun terakhir sehingga perlu menjadi fokus perhatian intervensi gizi nasional. Tantangan lain terkait pemenuhan gizi adalah masalah kekurangan mikronutrien, seperti zat besi, seng/zinc, dan kalsium yang masih tinggi.

Sementara dampak perubahan iklim yang kontinu pada produksi dan harga pangan akan semakin memperburuk masalah gizi, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan dan wilayah-wilayah yang rentan bencana serta ketahanan pangannya.

Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Posisi geografisnya sebagai negara kepulauan besar dengan ratusan juta penduduk menjadikannya mudah terpapar bencana terkait iklim, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan gelombang panas.

Dampak lebih jauh, sebagai negara agraris dengan luasnya lahan pertanian membuat perubahan iklim akan mengancam ketahanan pangan yang berimbas pada kecukupan gizi dan kesempatan hidup jutaan anak.

Unicef dalam laporan terbaru tahun 2024 tentang ”Climate Change and Nutrition in Indonesia. A Review of the Evidence for Policy and Programme Strengthening” menegaskan, perubahan iklim meningkatkan risiko malnutrisi dan ketidakamanan pangan, terutama anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sebagai kelompok paling rentan.

Data terbaru menunjukkan, 1 dari 2 (46 persen) anak Indonesia di bawah 5 tahun, atau sekitar 10,7 juta, hidup dalam kemiskinan pangan anak tingkat sedang atau berat.

Sektor pertanian menjadi paling rentan terhadap perubahan iklim karena akan berpengaruh pada pola tanam, waktu tanam, hingga produksi dan kualitas hasil.

Anomali iklim, seperti perubahan intensitas atau pola curah hujan, kenaikan temperatur udara, pergeseran musim, dan peningkatan intensitas serangan hama dan penyakit merupakan gejala perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas pertanian sehingga menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Sejumlah daerah mengalami dampak perubahan iklim, di antaranya gagal panen di Sulawesi Tengah. Perubahan pola curah hujan dan suhu ekstrem telah menyebabkan ketidakpastian musim tanam di Sulawesi Tengah, yang berujung pada gagal panen jagung dan kerusakan lahan pertanian.

Banjir bandang di Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar) awal 2026 berdampak dahsyat, merusak lebih dari 107.000 hektar sawah, menyebabkan 44.600 hektar gagal panen (puso), dan menewaskan lebih dari 820.000 ekor ternak.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kekeringan yang diperparah oleh perubahan iklim telah mengakibatkan gagal panen, menekan produksi padi, jagung, dan hortikultura yang menjadi sumber pangan lokal utama. Akibatnya, keluarga menurunkan jumlah dan kualitas konsumsi pangan mereka, yang berdampak langsung pada asupan nutrisi anak.

Mengutip laman Neurafarm, kejadian El Nino diperkirakan menyebabkan peningkatan luas areal padi sawah yang terdampak kekeringan dari 0,3-1,4 persen menjadi 3,1-7,8 persen. Pada kejadian ini, luas area sawah yang mengalami puso (gagal panen) meningkat dari 0,004-0,41 persen menjadi 0,04-1,87 persen.

Sementara pada tahun basah, La Nina, luas sawah yang terkena banjir meningkat dari 0,75-2,68 persen menjadi 0,97-2,99 persen. Penurunan produksi akibat banjir dan kekeringan meningkat dari 2,4-5 persen menjadi lebih dari 10 persen.

Temuan Balitbang Kementerian Pertanian menjelang tahun 2050, jika tanpa upaya adaptasi perubahan iklim secara nasional, diperkirakan produksi tanaman pangan strategis akan menurun 20,3-27,1 persen untuk padi, 13,6 persen untuk jagung, dan 12,4 persen untuk kedelai, dibandingkan dengan kondisi tahun 2006.

Laporan Unicef juga memetakan daerah-daerah yang berisiko rendah hingga sangat tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan malanutrisi berdasarkan tiga indeks.

Ketiganya adalah Indeks Risiko Perubahan Iklim dan Bencana sebagai ukuran seberapa rentan suatu wilayah terhadap dampak bencana yang diperparah oleh perubahan iklim; dan Prevalensi Malanutrisi untuk melihat proporsi anak dengan malanutrisi (stunting, wasting, dan kurang gizi).

Kemudian, Indeks Gabungan Perubahan Iklim dan Malanutrisi untuk mengetahui kombinasi risiko iklim dan prevalensi malanutrisi sehingga terlihat ”hotspot” risiko ganda.

Juga Indeks Ketahanan Pangan untuk menunjukkan kemampuan wilayah menyediakan, mengakses, dan memanfaatkan pangan secara tahan guncangan.

Pemetaan menemukan, NTT merupakan satu-satunya provinsi dengan risiko gabungan perubahan iklim dan malanutrisi yang sangat tinggi.

Hal ini antara lain disebabkan oleh periode kekeringan yang lebih panjang terjadi di beberapa wilayah sehingga berdampak pada kurangnya ketersediaan air, menekan hasil panen, dan berimbas memperburuk malanutrisi anak.

Produksi pertanian yang tergantung pada curah hujan juga mengakibatkan sebagian besar wilayah NTT rentan terhadap gagal panen dan kerawanan pangan.

Kondisi tersebut membuat Indeks Ketahanan Pangannya di kategori rendah-menengah, menjadikan sebagian besar kabupaten di NTT sebagai zona merah untuk intervensi gizi dan adaptasi iklim.

Wilayah Indonesia Timur terpotret menghadapi ancaman risiko tinggi dibanding wilayah lainnya. Selain NTT, risiko perubahan iklim dan malanutrisi yang tinggi juga terjadi di Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Pada umumnya daerah-daerah tersebut rentan terhadap bencana iklim pesisir, seperti badai, gelombang pasang, dan banjir, yang mengganggu produksi pertanian dan aktivitas nelayan kecil sebagai penyedia protein hewani.

Akibatnya, Indeks Ketahanan Pangannya juga rendah-menengah seiring dengan keterbatasan akses pangan lokal, distribusi yang terhambat oleh kondisi geografis, dan tekanan iklim.

Ketahanan pangan yang belum optimal menghadapi guncangan iklim dan nilai Indeks Ketahanan Pangan yang relatif lebih rendah di wilayah-wilayah ini mempertegas bahwa risiko iklim memperburuk akses pangan bergizi dan memperbesar kerentanan terhadap malanutrisi.

Dengan demikian, diperlukan intervensi multisektoral yang tak hanya fokus pada gizi anak, tetapi juga ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim, dan infrastruktur distribusi pangan.

Anak-anak di wilayah tersebut menghadapi risiko berlapis dan menanggung beban gizi yang jauh lebih berat dibandingkan dengan anak-anak di wilayah yang lebih stabil dan mudah diakses. Kondisi ini semakin mempertegas isu ketimpangan wilayah.

Oleh karena itu, perlu penyesuaian kebijakan, misalnya pendekatan kebijakan berbasis wilayah dan prioritas intervensi di wilayah-wilayah dengan risiko tinggi menjadi fokus mitigasi.

Antara lain bisa diupayakan dengan transformasi sistem pangan yang lebih tahan iklim, misalnya dengan mendorong diversifikasi pangan lokal bergizi.

Pemerintah telah mendukung lewat program Makan Bergizi Gratis yang identik dengan produk pangan lokal, yang menjadi cerminan kemandirian dan ketahanan pangan tingkat paling dasar.

Peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 tahun 2026 pada 25 Januari lalu juga mendukung dengan mengusung tema ”Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal”.

Tanpa penyesuaian kebijakan, perubahan iklim berpotensi membalikkan capaian gizi yang telah diraih selama satu dekade terakhir. (LITBANG KOMPAS)