Paripurna DPR Finalkan Komposisi Ombudsman RI Periode 2026–2031

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan sembilan nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (27/1/2026).

Pengesahan itu tindak lanjut atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan Komisi II DPR RI. Persetujuan disampaikan dalam forum paripurna yang dipimpin Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

“Apakah laporan Komisi II DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 tersebut dapat disetujui?” kata Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, yang dijawab setuju oleh anggota DPR RI yang hadir.

Melansir Antara, dalam susunan yang disepakati, jabatan Ketua Ombudsman RI akan diemban oleh Hery Susanto, sementara posisi Wakil Ketua dijabat Rahmadi Indra Tektona. Adapun tujuh anggota Ombudsman lainnya yakni Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan.

Seluruh anggota Ombudsman terpilih hadir dalam rapat paripurna dan diperkenalkan kepada anggota DPR RI yang mengikuti sidang. Setelah itu, mereka melakukan sesi foto bersama pimpinan DPR RI sebagai penanda pengesahan resmi.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI telah menyepakati sembilan nama tersebut, termasuk penetapan ketua dan wakil ketua Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026–2031.

Rifqinizamy Karsayuda Ketua Komisi II DPR RI menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dihasilkan melalui rapat internal dengan mekanisme musyawarah mufakat yang melibatkan delapan fraksi partai politik di DPR RI, setelah seluruh calon mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Kesembilan nama itu dipilih dari total 18 calon yang mengikuti tahapan seleksi.

“Kami telah menuntaskan satu tahapan final sekali lagi uji kepatutan dan kelayakan di Komisi II DPR RI yang hasilnya telah kami sepakati melalui mekanisme rapat internal dengan musyawarah mufakat,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2026). (ant/lta/ham)