Komisi I DPR RI Dorong Pengendalian AI agar Aman dan Tidak Picu Disinformasi

Pantau - Komisi I DPR RI menaruh perhatian serius terhadap pengendalian kecerdasan buatan atau artificial intelligence seiring pesatnya perkembangan ruang digital nasional.

Pemanfaatan AI dinilai harus tetap mendorong kreativitas tanpa mengabaikan aspek keamanan, kepastian informasi, dan perlindungan masyarakat di ruang publik.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menekankan perlunya kerangka kebijakan yang jelas agar penggunaan AI tidak menimbulkan dampak negatif.

Syamsu Rizal menyampaikan bahwa penggunaan AI yang tidak diatur berpotensi memicu penyebaran konten manipulatif serta mengganggu ketahanan nasional.

Ia menegaskan pengaturan AI tidak boleh bersifat represif, melainkan terukur dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

"Yang kita dorong bukan pembatasan kreativitas, tetapi memastikan penggunaan AI berjalan ideal, aman, dan bertanggung jawab sehingga masyarakat tetap terlindungi," ungkapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Syamsu Rizal saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital di Senayan, Jakarta, pada Senin 26 Januari 2026.

Legislator dari Fraksi PKB itu menjelaskan salah satu langkah konkret yang didorong adalah penyusunan roadmap nasional pengelolaan AI.

Roadmap nasional AI diharapkan menjadi panduan lintas sektor bagi pemerintah, industri teknologi, dan masyarakat agar pemanfaatan AI dilakukan secara etis dan transparan.

Komisi I DPR RI juga menyoroti maraknya konten berbasis AI yang sulit dibedakan dari konten asli di ruang digital.

Konten AI yang tidak mudah dikenali dinilai berpotensi menimbulkan disinformasi yang perlu diantisipasi sejak dini.

Syamsu Rizal mendorong agar setiap produk atau konten berbasis AI yang beredar di ruang publik memiliki penanda atau watermark.

Keberadaan watermark bertujuan agar masyarakat mengetahui mana konten berbasis AI dan mana yang bukan.

Penanda konten AI dinilai sebagai instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat.

Dengan adanya penanda yang jelas, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Syamsu Rizal menegaskan bahwa jika seluruh konten AI dapat dikenali dengan jelas, ruang digital akan menjadi lebih sehat dan aman.

Ia menambahkan upaya pengenalan konten AI tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan inovasi teknologi.