Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penyaluran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2025 di bawah kuota yang ditetapkan APBN, sehingga negara bisa menghemat hingga Rp 4,9 triliun.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mencatat realisasi penyaluran minyak tanah (kerosene) yakni 96,75 persen dari total kuota APBN sebesar 525 ribu kiloliter (KL), lalu Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar tercapai 97,49 persen dari kuota APBN yaitu 18,885 juta KL.
Kemudian, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite mencapai 89,86 persen dari total kuota APBN yakni sebesar 31,23 juta KL. Selain itu, jumlah penyalur BBM Satu Harga bertambah 16 SPBU, sehingga total jumlah penyalur mencapai 599 penyalur.
"BPH Migas telah mengawal dengan baik, distribusi semuanya lancar dan terdapat penghematan BBM subsidi dan kompensasi negara tahun 2025 sebesar Rp 4,982 triliun," ungkapnya saat RDP Komisi XII DPR, Selasa (27/1).
Wahyudi mencatat penghematan tersebut terdiri dari JBT Solar sebesar 473.634 KL atau Rp 2,11 triliun, JBT minyak tanah hemat 17.056 KL atau Rp 0,22 triliun, dan JBKP Pertalite terdapat penghematan 3.166.588 KL, setara dengan Rp 2,75 triliun.
BPH Migas juga mencatat ketersediaan ruas transmisi dan distribusi gas bumi mencapai 101,2 persen, di atas dari target yang telah ditetapkan. Sementara volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa mencapai 104,6 persen.
Target Penyaluran BBM Subsidi 2026
Di sisi lain, Wahyudi juga menjelaskan target BPH Migas pada tahun 2026. Pertama, target pembangunan BBM Satu Harga sebanyak 55 lembaga penyalur sehingga kumulatif dapat mencapai 654 penyalur.
"Kemudian kami BPH telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026, untuk minyak tanah 526.000 kiloliter, kemudian minyak solar 18.636.500 kiloliter, kemudian JBKP Pertalite 29.267.947 kiloliter," ungkap Wahyudi.
BPH Migas juga menargetkan penambahan 50 kilometer ruas transmisi dan distribusi gas bumi dari target tahun 2025, dengan target volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa mencapai 1,54 miliar MSCF.
