KPAI Minta Pemerintah Prioritaskan Wilayah 3T dalam Program MBG

Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah lebih memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) pada 2026.

"Prioritaskan wilayah 3T. Fokuskan tahap awal pada daerah rawan pangan dan kerentanan ekonomi tinggi," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 27 Januari 2026.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan evaluasi tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan. Jasra menilai perlunya BGN melibatkan kantin sekolah yang telah tersertifikasi.

"Cegah kontaminasi silang dengan mempertimbangkan model pemberdayaan kantin sekolah yang tersertifikasi," kata dia.

KPAI juga menilai perlunya dilakukan survei yang melibatkan anak untuk melihat seberapa jauh anak menerima kehadiran Program MBG.

"Libatkan anak dalam perencanaan menu dan survei umpan balik untuk memberikan rasa aman," kata Jasra.

Kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting untuk menjamin kualitas gizi dan higienitas.

?"Edukasi gizi yang komprehensif juga penting. Tanamkan pola hidup bersih dan sehat, bukan sekadar mengirim ribuan paket makanan," kata Jasra.
  Baca Juga:  BGN: SPPG Dilarang Tolak Pasokan UMKM, Petani, dan Peternak Kecil
Selain itu, KPAI mengimbau agar disediakan kanal pengaduan MBG yang mudah diakses oleh masyarakat.

"Sediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan orang tua," kata Jasra.

Per 19 Januari 2026, tercatat telah berdiri 21.102 SPPG dan menjangkau 58,3 juta penerima manfaat Program MBG dengan dana operasional harian mencapai Rp855 miliar.

"Realisasi anggaran sampai hari ini sudah mendekati Rp18 triliun. Jadi Rp17,398 triliun itu per 16 Januari 2026. Per pagi ini sudah mendekati Rp18 triliun," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.