Mensos Ajak Kadinsos se-Kalsel Awasi Penyaluran Bansos: Tak Boleh Disalahgunakan

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak pemerintah daerah, khususnya jajaran dinsos di Kalsel terlibat aktif mengawasi penyaluran bansos.

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam audiensi dengan Kadinsos provinsi serta kabupaten/kota se-Kalsel di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

“Jangan dianggap ini bansos pusat atau bansos daerah. Kita awasi bersama. Bantuan itu langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan sosial kini sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik. Data tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui mengikuti kondisi masyarakat di lapangan.

“Data ini tiap hari berubah, karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang tiba-tiba jadi kaya, ada yang tiba-tiba jadi miskin,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mencontohkan hasil uji lapangan pilot project digitalisasi bansos di Banyuwangi 2025 yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara data lama dan data hasil pemutakhiran, sekaligus menjadi dasar perbaikan ke depan agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

“Setelah diuji di lapangan, tingkat kesalahannya bisa ditekan jauh lebih rendah, dan target kita ke depan adalah menurunkan error data di bawah 10 persen, supaya bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” kata Gus Ipul.

Karena itu, pemutakhiran data menjadi tugas bersama antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah. Gus Ipul menekankan, perubahan data berdampak langsung pada pola penerima bantuan sosial.

Tidak ada lagi keluarga penerima manfaat yang otomatis menerima bansos secara terus-menerus sepanjang tahun. Penyaluran dilakukan secara bertahap per triwulan berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru.

Bansos tidak dimaksudkan untuk membuat penerima ‘dininabobokan’, melainkan menjadi bagian dari proses menuju kemandirian.

“Bansos itu sifatnya sementara, tujuan akhirnya adalah agar penerima manfaat bisa berdaya dan mandiri, tidak terus menerus bergantung pada bansos,” katanya.

Selain pengawasan bansos, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya penguatan peran Dinas Sosial dalam melayani 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Gus Ipul mendorong setiap daerah memiliki fasilitas layanan dasar, seperti rumah singgah, sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial.

Audiensi juga membahas tindak lanjut program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan, termasuk progres pembangunan sekolah permanen dan kesiapan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Gus Ipul menegaskan, penentuan siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme yang ketat, berbasis data, dan ditetapkan oleh kepala daerah tanpa adanya titipan.

“Kita harus gandeng tangan. Kementerian Sosial tidak akan meninggalkan daerah. Semua program ini hanya bisa berjalan kalau pusat dan daerah bergerak bersama,” tutup Gus Ipul.

Audiensi dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.