Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia memilih untuk ikut berpartisipasi secara sukarela dalam pendanaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono saat menanggapi pertanyaan mengenai rencana kontribusi sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 16,74 triliun bagi negara-negara yang terlibat dalam Dewan Perdamaian.
“Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi,” kata Sugiono dalam konferensi pers usai rapat kerja tertutup bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1).
Namun, Sugiono menegaskan bahwa kontribusi tersebut tidak bersifat wajib dan bukan menjadi syarat keanggotaan dalam Dewan Perdamaian.
“Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Kan seperti itu,” ujar Sugiono.
Ia menjelaskan, negara-negara yang diundang diminta ikut berpartisipasi dalam pendanaan sebagai bagian dari upaya bersama, dengan konsekuensi positif berupa status sebagai anggota tetap.
“Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap,” lanjutnya.
Sugiono menambahkan, skema tersebut sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak menjadi kewajiban bagi setiap negara anggota Dewan Perdamaian.
Saat ditanya terkait jaminan keamanan Israel yang sempat disampaikan Presiden Prabowo, Sugiono menyebut arah partisipasi Indonesia masih berada dalam kompas solusi dua negara atau two-state solution. Ia menegaskan hal tersebut perlu dicapai dengan langkah taktis.
“Konflik ini (Israel-Palestina) sudah lama, puluhan tahun. Karena itu pasti ada langkah-langkah super taktis yang harus kita lakukan,” tutupnya, seraya menegaskan keinginan Indonesia adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
