Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian menyorot gaji guru honorer di Indonesia yang menurutnya kurang layak. Lalu bilang, seharusnya 20 persen mandatory spending anggaran pendidikan di Indonesia digunakan untuk gaji guru.
Lalu menyebut, Komisi X menghitung gaji guru honorer seharusnya minimal Rp 5 juta per bulan.
“Ya kami di komisi X sebenarnya selalu menyuarakan pertama tentang kesejahteraan guru. Kalau saja anggaran pendidikan kita yang 20% mandatory spending yang ada di konstitusi Betul-betul diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, maka gaji guru menurut hitungan Komisi X itu minimal Rp 5 juta,” ucap Lalu di DPR, Selasa (27/1).
“Gaji guru honorer yang hari ini mereka harus hidup dengan Rp 250 ribu per bulan sungguh sangat tidak layak,” tambahnya.
Lalu prihatin melihat guru digaji tidak layak di negara yang besar ini. Katanya, guru harus lebih diapresiasi karena kinerjanya yang rajin.
“Negara yang begitu besar yang begitu kaya ini menggaji guru dengan angka Rp 250 ribu. Walaupun statusnya honorer tetapi buktinya walaupun mereka honorer mereka terus mengabdi, setiap hari masuk, mengajar, mendidik, mempersiapkan generasi bangsa,” ucap Lalu.
“Kami di Komisi X di rapat dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti tegas mengatakan bahwa minimal gaji guru honorer yang layak untuk mereka menuntaskan tugas-tugas mulia ini yaitu Rp 5 juta per bulan. Dengan catatan 20% mandatory spending seutuhnya untuk kepentingan pendidikan,” tambahnya.
Ia pun menyebut saat ini Komisi X telah menggodok aturan agar guru honorer diprioritaskan menjadi P3K atau ASN agar kualitas hidupnya naik.
“Ya tentu ini formulanya sedang kami bahas dengan Mendikdasmen, kami berharap ada pertemuan lintas menteri, Mendikdasmen, Mendiktisaintek, MenPAN RB, kemudian BKN, untuk mempermuliakan para guru-guru honorer kita hari ini yang tidak terserap di P3K paruh-waktu, maupun di P3K penuh waktu,” ucap Lalu.
“Jumlahnya ini sangat banyak, ini harus negara harus hadir,” tandasnya.
