Profil Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Disebut Bakal Masuk Kabinet

Nama Budi Djiwandono yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra santer dikabarkan akan segera merapat menduduki kursi di eksekutif. Spekulasi kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat ini semakin santer seiring bergesernya Thomas Djiwandono dari kursi Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. 

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto sempat melontarkan sinyal reshuffle kabinet itu saat rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra, dan para kepala staf angkatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Pada kesempatan itu, Utut sempat menyinggung orang yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo.

“Mohon izin, di depan ada Pak Menhan, Panglima yang hadir. Itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang, sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif, you cannot beat the band with uniform (Anda tak bisa mengalahkan daya tarik kelompok berseragam),” kata Utut dalam rapat tersebut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu tak menjelaskan sosok yang dimaksud. Namun, berdasarkan pantauan Kompas di ruang rapat, pimpinan Komisi I yang duduk berada di sebelah kanan Utut adalah politisi Partai Gerindra, Budi Djiwandono.

Ditemui seusai rapat paripurna pada Selasa (27/1/2026), Utut mengaku pernyataannya di rapat sebatas guyon. ”Itu guyonan saja,” katanya. 

Namun, ia tiba-tiba menjelaskan kelebihan Budi dalam setiap rapat-rapat di Komisi I DPR. Budi disebut Utut merupakan pendengar yang baik, berbeda dengan para anggota DPR lain yang kerap kali bertanya dalam rapat lalu meninggalkan rapat. Sementara itu, masalah negara ini adalah sulit mendengarkan.

”Kita sering bertanya terus pulang. Jadi saya guyonan. Mas Budi di rapat-rapat tertentu banyak mendengar. Karena salah satu problem negara kita itu sekarang sulit mendengar. Kalau jadi pemerintah, kan, mesti mendengar,” ungkapnya.

Ia meminta wartawan untuk memastikan soal reshuffle kepada Presiden Prabowo langsung atau Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. ”Atau kalau yang tahu, ya, Pak Presiden atau tanya ke Pak Dasco. Kalau saya hanya guyonan saja,” ujarnya.

Budi Djiwandono merupakan adik dari Thomas Djiwandono sekaligus keponakan Prabowo. Budi dan Thomas adalah anak dari mantan Gubernur BI, Sudrajad Djiwandono. Adapun Sudrajad Djiwandono merupakan suami Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, kakak Presiden Prabowo.

Sementara itu, Budi menanggapi singkat guyonan yang dilontarkan Utut bahwa dirinya akan merapat ke eksekutif. Ia menyatakan sampai saat ini masih bertugas di Komisi I DPR. 

“Enggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” ujar Budi sebelum mengikuti rapat Komisi I DPR dengan Kementerian Luar Negeri pada Selasa (28/1/2026). 

Budi mengawali karirnya sebagai anggota DPR sejak Agustus 2017 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Saat itu, ia menggantikan Luther Kombong yang meninggal dunia pada Juni 2017.

Pada Pemilu 2019, Budi terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur. Selama periode 2019-2024, Budi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR  yang bertanggung jawab pada sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. 

Setelah lima tahun bertugas di Komisi IV DPR, Budi ditugaskan ke Komisi I DPR yang mengurusi isu-isu pertahanan negara dan diplomasi internasional. Ia lantas menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi I DPR. 

Jejak karier politik Budi sebenarnya sudah terbangun cukup panjang dengan aktif di organisasi Tunas Indonesia Raya atau Tidar, organisasi sayap pemuda dari Partai Gerindra. Budi bahkan pernah menjadi Wakil Ketua Umum Tidar pada 2008.

Sementara itu, dalam struktur pengurus Partai Gerindra, pria berusia 45 tahun itu pernah menduduki berbagai posisi mulai dari Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal DPP Partai Gerindra (2012), Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (2015-2018) dan Ketua Bidang Pertanian DPP Partai Gerindra (2020-2025). Budi juga pernah menjadi Juru Bicara Pemenangan Pemilu Partai Gerindra pada Pemilu 2024.

Menjelang Pilkada Jakarta 2024, nama Budi Djiwandono sempat digadang-gadang akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Poster bertuliskan ”Budi Djiwandono-Kaesang Pangarep for Jakarta 2024” sempat meramaikan linimasa media sosial saat itu.

Poster itu juga diunggah oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melalui akun Instagram miliknya pada Rabu, 29 Mei 2024. Dalam poster itu terpasang gambar Budi dan Kaesang dengan latar belakang Monumen Nasional. Beberapa hari sebelumnya, Dasco juga sempat mengunggah foto Budi dengan selebritas Raffi Ahmad.

Namun, keponakan Prabowo tersebut batal maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Budi, saat itu, ia telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar tetap di parlemen.

“Saya menerima perintah dan arahan dari Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di Parlemen,” ujar Budi.

Menurut peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli saat dihubungi Rabu (28/1/2026), reshuffle kabinet seharusnya bukan dilakukan hanya karena adanya kekosongan jabatan tertentu.

Yang lebih utama, reshuffle seharusnya berbasiskan pada penilaian kinerja dan evaluasi program yang dijalankan oleh menteri dan wakil menteri. Jika ternyata memiliki kinerja yang buruk dan tidak justru diganti, justru bisa menjadi beban dan menurunkan kredibilitas pemerintah. 

Meski demikian, Lili juga mengingatkan, terlalu sering merombak kabinet juga tidak baik bagi pemerintahan. Sebab, hal ini menunjukkan presiden sendiri tidak firm atau tegas ketika menunjuk para pembantunya sehingga mesti bongkar pasang setiap saat.

Dari catatan Kompas, setidaknya sudah empat kali Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet sejak memulai masa pemerintahannya pada 2024. Yakni pada Februari 2025, kemudian dua kali pada September 2025, dan pada Oktober 2025.

Yang juga penting, lanjut Lili, reshuffle kabinet hendaknya tidak lagi menjadi ajang untuk menambah kekuatan politik baru. Sebab, koalisi pemerintahan saat ini dinilai sudah terlalu gemuk. 

"Dalam reshuffle kali ini masukan dari publik harus dipertimbangkan, seperti menteri yang ditunjuk bukan dalam konteks bagi-bagi kekuasaan tapi karena pertimbangan profesional dan keahlian,” kata Lili. 

Figur-figur yang dipilih juga seharusnya berdasarkan pada kapasitas profesional dan integritas yang kuat, bukan sekadar kedekatan personal. Penempatan orang-orang dekat kekuasaan tanpa kompetensi yang memadai justru berisiko menimbulkan beban politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kabinet dan pemerintahan secara keseluruhan.

"Zaken kabinet yang diisi oleh para teknokrat seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi presiden saat ini," kata Lili. 

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, juga menekankan pentingnya bagi presiden menempatkan figur-figur yang berkompeten dan profesional yang bisa menjalankan tugas dengan baik, menjembatani aspirasi publik dengan presiden, serta punya sense of crisis terhadap masalah yang akan dihadapi.

Selain itu, presiden harus melihat capaian setiap kementerian/lembaga selama satu tahun ini serta respons publik terhadap kinerja menterinya sebelum memutuskan untuk reshuffle kabinet. 

"Perombakan kabinet sebaiknya berbasis pada orientasi masalah dan kompetensi pejabat yang akan ditunjuk. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya menepis pandangan skeptis publik bahwa reshuffle sekadar bagi-bagi dan pergeseran jabatan antar elite," tutur Wasisto.