Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendukung posisi Kapolri tetap di bawah presiden. Menurut dia, hal itu demi menjaga profesionalisme Polri.
"Reformasi kepolisian bukan berarti ujug-ujug mengganti Kapolri. Kapolri harus tetap di bawah Presiden Republik Indonesia untuk menjaga wibawa dan profesionalisme Polri," kata Said Iqbal kepada wartawan seperti dikutip, Rabu (28/1/2026).
Said Iqbal berbicara reformasi kepolisian yang harus diarahkan pada profesionalisme, supremasi sipil, dan pendekatan humanis. Menurut dia, jangan sampai hal tersebut mengarah pada pendekatan militeristik.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menolak tegas jika Polri berada di bawah kementerian. Ia meminta jajaran terus mempertahankan posisi Polri di bawah presiden sampai titik darah penghabisan.
"Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan," kata Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Jenderal Sigit mengungkap hal itu di akhir rapat. Ia awalnya berterima kasih pada para Fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI.
"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Jenderal Sigit menilai idealnya posisi Polri yang berada di bawah Presiden, akan sangat membantu kepala negara. Dia menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar.
"Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian.... Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya," kata Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit pun mengungkapkan ada pihak yang menawarinya menjadi menteri kepolisian. Dia menolak tawaran tersebut dan jika harus memilih, dirinya lebih baik menjadi petani daripada menteri kepolisian.
"Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, 'Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun'. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, 'Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian'," ujarnya.
"Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," lanjut Jenderal Sigit disambut tepuk tangan di ruangan Komisi III DPR.
(knv/fjp)
