Akses Trans-Sulawesi di Luwu Raya Dibuka, Distribusi Bahan Bakar Berjalan

MAKASSAR, KOMPAS — Setelah memblokade jalur Trans-Sulawesi selama lima hari di Luwu Raya, massa mulai membuka akses jalan. Distribusi bahan bakar, hingga akses masyarakat yang sebelumnya lumpuh total, kini mulai lancar. Namun, massa tetap menuntut pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Hingga Rabu (28/1/2026), sejumlah ruas jalan Trans-Sulawesi di area Kabupaten Luwu dan sekitarnya mulai terbuka. Massa membuka blokade jalan sehingga arus kendaraan kembali lancar. Pemblokadean jalan ini terkait dengan aksi menuntut pembentukan Provinsi Luwu Raya, yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi T Muhammad Rum menyampaikan, seiring dengan terbukanya akses jalan, Pertamina mulai menyalurkan pasokan energi secara bertahap ke wilayah terdampak.

Hingga saat ini, tujuh mobil tangki telah tiba di Luwu Timur dan Luwu Utara yang diberangkatkan dari Fuel Terminal Palopo. Selain itu, juga telah tiba delapan mobil skid tank di SPBE wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur yang diberangkatkan dari IT Makassar.

”Penyaluran lanjutan terus berjalan, dengan tiga mobil tangki saat ini dalam perjalanan menuju Luwu Timur yang diberangkatkan dari Fuel Terminal Poso, serta tambahan mobil skid tank yang masih dalam perjalanan menuju wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” kata Rum.

Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa stok BBM dan LPG dalam kondisi aman untuk wilayah Luwu Raya. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih karena pasokan energi terus disuplai dan dipastikan mencukupi kebutuhan harian masyarakat.

Abdul Hafid, Ketua Pengurus Besar Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Luwu Raya, menuturkan, pihaknya telah sepakat membuka blokade jalan di daerah Walenrang Lamasi pada Selasa (27/1/2026) malam. Hal itu ditempuh mengingat dampak kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar di banyak daerah.

Selain pemblokiran jalan, ia melanjutkan, upaya formal pembentukan Provinsi Luwu Raya juga telah berjalan. Pemerintah pusat memberikan harapan pencabutan moratorium pemekaran daerah. Meski telah membuka blokir jalan Trans Sulawesi, gerakan yang tergabung dalam aliansi Wija To Luwu ini tetap memperjuangkan pemekaran Provinsi Luwu Raya. Aksi lanjutan akan dilakukan saat tuntutan massa tidak didengarkan.

Di sisi lain, tambah Hafid, pihaknya menyayangkan belum adanya pernyataan resmi dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan aksi yang berlangsung. “Aksi ini sebegai bentuk interupsi dari ketidakhadiran Gubernur Sulsel sejak awal. Bahkan sampai sekarang juga belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi akan apa yang masyarakat perjuangkan,” terangnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman sebelumnya menyampaikan, pemerintah mengapresiasi semua keinginan baik oleh masyarakat, termasuk dalam aksi kali ini. Namun, setiap aksi harus berlangsung baik demi kepentingan orang banyak.

“Aksi menutup jalan itu menyusahkan banyak orang. Karena saat kebutuhan bahan bakar, dan bahan pokok terhambat, maka akan menyebabkan harga aksi naik, inflasi. Kalau harga naik yang rugi warga sendiri,” ujarnya.

Pemerintah daerah, ia melanjutkan, tentu merupakan orang yang bijak dan paham apa yang harus dilakukan. “Dan setelah ada himbauan dari Datu Luwu kemarin, akses ke Masamba mulai terbuka,” kata Jufri.

Sebelumnya, Datu Luwu ke-40 Andi Maradang Mackulau Opu To Bau pada Minggu (25/1/2026) mengingatkan agar aksi yang berlangsung beberapa hari terakhir agar intensitasnya dikurangi. Ia berharap agar perjuangan ini dipercayakan untuk diproses ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kepada semua anak-anakku agar mengurangi aksinya. Mari kita melanjutkan perjuangan ini ke arah yang lebih tinggi,” katanya.