Sepanjang 2025, KPK Menerima 1.916 Laporan Kasus Gratifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut menerima 1.916 laporan kasus gratifikasi sepanjang 2025, meningkat dari jumlah pada 2024.

Setyo berkata demikian saat hadir dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1).

BACA JUGA: KPK Kembalikan Aset Negara Rp 1,5 Triliun pada 2025

"KPK mencatat gratifikasi sebanyak 1.916 laporan, meningkat di banding tahun sebelumnya," kata dia dalam rapat, Rabu.

Namun, kata Setyo, total nilai laporan kasus gratifikasi sebenarnya mengalami penurunan dari Rp7,98 miliar pada 2024 menjadi Rp5,8 miliar saat 2025.

BACA JUGA: KPK Jelaskan Alasan Cegah Fuad Hasan, Dalami Peran Travel Haji Rp1 Triliun

"Jadi, angkanya memang menurun. Namun, secara kuantitas jumlahnya lebih banyak untuk yang memberikan laporan," kata Setyo.

Menurut dia, KPK melalui divisi monitoring dan evaluasi telah memberikan pemahaman ke publik dan lembaga soal gratifikasi. 

BACA JUGA: KPK Geledah Kantor Dinas PUPR dan Rumah Ketua PBSI Madiun

Termasuk, kata dia, KPK membantu perbaikan sistem pelayanan publik hingga membantu menyusun peta kerawanan praktik gratifikasi. 

"Kemudian dengan melakukan beberapa kegiatan terhadap beberapa sektor pemda, kemudian juga sektor nonpemda sebanyak 93 nonpemda, yaitu di beberapa tempat yang memiliki kategori risiko sedang dan tinggi," kata Setyo.

Dia menuturkan hasil pemetaan kualitatif menyatakan sektor seperti kehutanan, pertambangan, sampai perdagangan rentan praktik gratifikasi. 

"Berdasarkan pemetaan dengan pendekatan kualitatif dihasilkan peta kerawanan untuk kegiatan pelayanan di sektor-sektor seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup, ketenagalistrikan, perdagangan, manajemen SDM, dan perbankan," ujarnya. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Panggil Pejabat DJP dan Konsultan Untuk Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pajak