Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 yang baru dilantik Selasa (28/1).
Bahlil, yang ditunjuk sebagai Ketua Harian DEN, mengatakan pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan terkait sektor energi.
"Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN," katanya saat konferensi pers.
Bahlil menyebut, anggota DEN yang baru dilantik dipilih oleh DPR dari berbagai pemangku kepentingan dan menteri-menteri yang berlanjut masa jabatannya. Selama ini, DEN sudah mengembangkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) hingga peta jalan nuklir untuk ketenagalistrikan.
Kendati begitu, Bahlil menegaskan seluruh anggota DEN akan melakukan sidang paripurna perdana yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum menyampaikan target selama satu tahun mendatang.
Hanya saja, dia menyebutkan terdapat empat fokus yang ditekankan Prabowo, yakni kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi alias Indonesia bisa memenuhi seluruh kebutuhan energinya di dalam negeri.
"Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage," ungkap Bahlil.
"Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin, dan yang keempat itu adalah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada," imbuhnya.
Pembentukan Badan Nuklir IndonesiaDi sisi lain, Bahlil juga menyebutkan bahwa proses pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) di Indonesia hampir selesai.
Dia menuturkan, pembentukan NEPIO membutuhkan landasan Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih berproses, dan diharapkan cepat rampung.
"Roadmap-nya sudah selesai dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga," ungkap Bahlil.
