Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) dinilai tidak akan mengganggu distribusi barang dan aktivitas industri sepanjang pemerintah menyiapkan standar sarana angkut yang jelas serta memberi ruang penyesuaian waktu pengiriman.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menegaskan bahwa kekhawatiran gangguan distribusi selama ini lebih banyak dipicu oleh ketidakpastian kebijakan, bukan oleh pembatasan muatan itu sendiri.
Menurut Ariyo, industri manufaktur besar seperti semen, minuman, dan fast moving consumer goods (FMCG) justru memiliki karakter distribusi yang sangat terprediksi dari sisi volume, rute, dan jadwal.
Dengan standar karoseri yang baku dan legal, kebutuhan armada dapat dihitung secara presisi sehingga distribusi tetap berjalan stabil meski tanpa praktik ODOL.
“Kalau standar kendaraan dan kapasitas angkutnya jelas, industri besar bisa merencanakan armada dan jadwal distribusi dengan akurat. Biaya memang naik di awal, tapi cepat diserap lewat skala ekonomi dan tidak harus diteruskan ke harga konsumen,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (28/1/2025).
Dia menilai narasi bahwa Zero ODOL pasti menyebabkan lonjakan harga dan gangguan pasokan tidak sepenuhnya tepat. Dalam praktiknya, biaya logistik selama ini justru banyak ditopang oleh praktik muatan berlebih yang menyembunyikan berbagai risiko, mulai dari kecelakaan, kerusakan barang, hingga downtime kendaraan.
Baca Juga
- Taktik Pengusaha Air Minum Hadapi Zero ODOL Tanpa Kenaikan Harga Produk
- Zero ODOL Berisiko Picu Inflasi, Kenaikan Biaya Produksi Industri Membayangi
- Kemenhub Uji Coba Zero ODOL Mulai Hari Ini 27 Januari
Ariyo menambahkan bahwa logistik modern tidak lagi mengejar kapasitas muatan maksimal per perjalanan, melainkan mengutamakan kepastian waktu, volume, dan risiko yang rendah. Dengan pendekatan ini, distribusi menjadi lebih andal meski kapasitas per kendaraan dibatasi secara legal.
“Masalahnya bukan Zero ODOL, tapi model bisnis yang bergantung pada kecepatan ekstrem dengan ongkos murah. Begitu waktu pengiriman dibuat lebih realistis dan terukur, distribusi tetap jalan tanpa harus melanggar aturan,” ujarnya.
Dalam konteks e-commerce dan logistik last-mile, Ariyo menilai penyesuaian waktu pengiriman dari same day menjadi next day atau 2 hingga 3 hari justru dapat menjaga biaya tetap kompetitif tanpa mengorbankan keselamatan kurir.
Ariyo menyebut, mayoritas konsumen lebih sensitif terhadap harga dibanding kecepatan pengiriman absolut.
“Same day delivery itu produk premium, bukan kebutuhan dasar. Dengan konsolidasi paket dan rute yang lebih efisien, biaya per paket tidak harus naik dan tekanan ODOL bisa dihilangkan,” kata Ariyo.
Dia pun mendorong pemerintah untuk fokus pada standardisasi sarana angkut lintas moda, mulai dari truk besar, kendaraan ringan, motor kurir, hingga kapal penyeberangan.
Dengan standar angkutan nasional yang jelas, pelaku industri dapat berinvestasi dengan kepastian, sementara distribusi barang tetap terjaga meski kebijakan Zero ODOL diberlakukan secara konsisten.
"Dalam kondisi ini, biaya logistik naik di awal, tetapi cepat diserap lewat skala ekonomi, tidak perlu diteruskan ke harga konsumen," pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah memastikan kebijakan Zero ODOL akan berlaku secara penuh pada 2027. Saat ini, pemerintah mulai melakukan uji coba secara terbatas pada 27 Januari-31 Mei 2026 di ruas jalan tol hingga kawasan industri.
