Kota Bandung (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi fokus utama dalam menghadapi dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang direncanakan berlangsung hingga 2027.
Farhan mengatakan, dua sektor tersebut merupakan titik pertama yang terdampak langsung oleh program BRT sehingga perlu diselesaikan lebih awal agar tidak menimbulkan kegelisahan berkepanjangan di masyarakat.
“Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.
Ia mengakui, saat ini muncul sejumlah kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi kemacetan serta dampak sosial selama masa pembangunan. Namun, Farhan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan kepastian secara rinci.
Baca juga: Jabar gelontorkan Rp121 miliar untuk MJT dengan 2026 harus sharing
“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena kita ingin memastikan dulu bahwa skema penanganan ini bisa diterima oleh semua masyarakat,” katanya.
Menanggapi penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ia memahami adanya persepsi bahwa pembangunan BRT identik dengan penggusuran.
“Wajar apabila menolak karena pasti dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Enggak. Kita akan dialog kok,” ucapnya.
Terkait kemungkinan relokasi atau kompensasi bagi PKL, Farhan menuturkan pemerintah belum mengambil keputusan dan akan mengedepankan dialog untuk memahami kondisi riil para pelaku usaha.
Baca juga: BRT Bandung Raya di-rebranding jadi Metro Jabar Trans
“Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di daerah itu seperti apa. Direlokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” ujarnya.
Farhan juga memastikan keberadaan angkutan kota tidak akan dihilangkan dengan hadirnya BRT. Menurut dia, angkot justru akan difungsikan sebagai pengumpan atau feeder bagi sistem transportasi utama.
“Angkot mah enggak akan hilang. Angkot akan menjadi feeder,” katanya.
Baca juga: Jabar ungkap ada empat Pergub yang harus dikebut terkait BRT
Baca juga: Kepala daerah Jabar-Bandung Raya uji coba bus matangkan rencana BRT
Farhan mengatakan, dua sektor tersebut merupakan titik pertama yang terdampak langsung oleh program BRT sehingga perlu diselesaikan lebih awal agar tidak menimbulkan kegelisahan berkepanjangan di masyarakat.
“Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.
Ia mengakui, saat ini muncul sejumlah kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi kemacetan serta dampak sosial selama masa pembangunan. Namun, Farhan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan kepastian secara rinci.
Baca juga: Jabar gelontorkan Rp121 miliar untuk MJT dengan 2026 harus sharing
“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena kita ingin memastikan dulu bahwa skema penanganan ini bisa diterima oleh semua masyarakat,” katanya.
Menanggapi penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ia memahami adanya persepsi bahwa pembangunan BRT identik dengan penggusuran.
“Wajar apabila menolak karena pasti dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Enggak. Kita akan dialog kok,” ucapnya.
Terkait kemungkinan relokasi atau kompensasi bagi PKL, Farhan menuturkan pemerintah belum mengambil keputusan dan akan mengedepankan dialog untuk memahami kondisi riil para pelaku usaha.
Baca juga: BRT Bandung Raya di-rebranding jadi Metro Jabar Trans
“Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di daerah itu seperti apa. Direlokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” ujarnya.
Farhan juga memastikan keberadaan angkutan kota tidak akan dihilangkan dengan hadirnya BRT. Menurut dia, angkot justru akan difungsikan sebagai pengumpan atau feeder bagi sistem transportasi utama.
“Angkot mah enggak akan hilang. Angkot akan menjadi feeder,” katanya.
Baca juga: Jabar ungkap ada empat Pergub yang harus dikebut terkait BRT
Baca juga: Kepala daerah Jabar-Bandung Raya uji coba bus matangkan rencana BRT
