Merahputih.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menetapkan 26 negara, termasuk Indonesia, sebagai anggota pendiri inisiatif Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza di Washington pada Rabu (28/1).
Langkah strategis ini diambil menyusul pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 sebagai bagian dari rencana besar gencatan senjata dan rekonstruksi wilayah terdampak konflik di Palestina.
Peluncuran akun resmi badan tersebut di platform X dilakukan hanya sepekan setelah Donald Trump memperkenalkan Dewan Perdamaian secara formal dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.
Baca juga:
MPR RI Khawatir Aliansi Perdamaian Bentukan Trump Disabotase Israel untuk Rusak Palestina
Peta Kekuatan Baru Tanpa Eropa BaratDaftar anggota pendiri ini mencakup keragaman geografis mulai dari Timur Tengah, Asia, Eropa, hingga Amerika Latin.
Negara-negara yang bergabung antara lain Argentina, Mesir, Hungaria, Arab Saudi, Türkiye, Uni Emirat Arab, hingga Vietnam. Namun, ketidakhadiran kekuatan besar Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris menjadi sorotan tajam.
Absennya negara-negara Eropa Barat disinyalir akibat ketegangan diplomatik dengan Washington terkait isu Greenland dan kebijakan tarif.
Selain itu, Trump secara mengejutkan mencabut undangan untuk Kanada. Keputusan ini menyusul pidato Perdana Menteri Mark Carney di Davos yang memperingatkan adanya praktik pemaksaan ekonomi oleh kekuatan global.
Kontroversi Keanggotaan dan Pendanaan RusiaDinamika internal dewan juga diwarnai ketegangan antara Ukraina dan Belarus. Pemerintah Ukraina mempertanyakan mekanisme kerja sama di dalam dewan jika harus bersanding dengan Belarus yang notabene merupakan sekutu dekat Rusia.
Di sisi lain, meski Rusia tidak masuk dalam daftar anggota, Presiden Vladimir Putin memberikan pernyataan mengejutkan.
Baca juga:
Pasal 5 NATO Bisa Jadi Penyelemat Greenland dari Obsesi Donald Trump
"Moskow siap mengalokasikan dana sebesar 1 miliar dolar AS dari aset Rusia yang sebelumnya dibekukan untuk mendukung anggaran dewan ini," tegas Putin dalam pernyataan resminya.
Awalnya, Dewan Perdamaian dirancang khusus untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi fisik di Jalur Gaza.
Namun, piagam terbaru memperluas mandatnya untuk mencakup upaya perdamaian di seluruh wilayah yang berisiko konflik secara global. Hingga saat ini, struktur kepemimpinan dan jadwal operasional resmi dewan masih dalam tahap finalisasi.
