Pantau - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di ruang siber sebagai respons terhadap meningkatnya dinamika geopolitik global.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Internal Staf (RIS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang digelar di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, pada Senin, 26 Januari 2026.
Situasi Keamanan Siber Jadi Perhatian UtamaDalam forum tersebut, Kepala BSSN Nugroho S. Budi menyampaikan paparan komprehensif mengenai situasi keamanan siber nasional.
Paparan ini menjadi dasar penting untuk memetakan potensi ancaman terhadap kedaulatan digital Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago merespons paparan tersebut dengan memberikan arahan agar semua elemen pengamanan siber meningkatkan kewaspadaan.
"Pertajam institusi kita, pertajam intuisi kita terkait ancaman siber ini," ungkapnya.
BSSN menyatakan kesiapannya melaksanakan arahan tersebut demi menjaga stabilitas nasional di ruang digital.
DPR Dukung Penyusunan Peta Ancaman Siber NasionalDukungan terhadap langkah BSSN juga datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta.
Ia mendorong BSSN untuk segera menyusun peta ancaman siber nasional yang bersifat strategis dan dinamis.
"Paparan jumlah serangan yang makin banyak dan variatif ini harus menjadi peta ancaman nasional yang eksplisit dan dinamis, agar kita tahu mana yang prioritas untuk diatasi, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki BSSN," tegasnya.
Menurutnya, berbagai data insiden siber yang telah dihimpun BSSN harus diolah menjadi kerangka strategis negara untuk memahami ancaman secara menyeluruh.
Ia juga menegaskan bahwa isu siber tidak bisa lagi dipandang sebatas persoalan teknologi informasi, namun harus ditempatkan dalam konteks geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional.
