Menteri PPPA Senang Jumlah Petugas Haji Perempuan Makin Banyak, Tahun Ini Capai 33 Persen

MerahPutih.com - Jumlah jemaah haji Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 203.149 orang, dengan 112.838 orang atau sekitar 55,54 persen merupakan perempuan, sementara 90.311 orang atau 44,46 persen adalah laki-laki.

Dari sisi usia, terdapat 44.085 jamaah lansia berusia 65 tahun ke atas, dengan komposisi 22.909 perempuan dan 21.176 laki-laki, bahkan rentang usia jamaah sangat luas, dari usia 17 tahun hingga 108 tahun, bahkan terdapat pula anak-anak yang berangkat mendampingi keluarga, serta kelompok penyandang disabilitas.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengapresiasi jumlah petugas haji perempuan tahun 2026 yang mencapai 33 persen.

"Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri PPPA," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Asrama Haji, Jakarta, Rabu (29/1).

Baca juga:

Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak

Jumlah petugas haji perempuan harus mencukupi agar bisa melayani banyaknya calon jamaah haji perempuan yang berusia lanjut.

"Ada beberapa masukan yang kami sampaikan sebagai catatan kami di tahun 2025. Salah satunya adalah jumlah petugas haji perempuan yang belum mencukupi untuk bisa melayani jamaah-jamaah haji perempuan yang waktu itu kebanyakan lansia. Waktu itu saya nawarnya 50 persen (petugas haji perempuan), tapi nampaknya belum bisa dipenuhi, karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4 persen," kata Arifah Fauzi.

Dalam kesempatan itu, Arifah Fauzi berpesan agar para petugas haji mampu melayani para calhaj dengan empati, adatif terhadap kebutuhan jamaah, dan melindungi calhaj.

Ia mengatakan petugas haji merupakan wajah kehadiran negara sehingga kualitas haji Indonesia ditentukan oleh sikap, kepekaan, dan keberpihakan petugas di lapangan.

"Yang penting adalah pelayanan berangkat dari hati, empati, dan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, yang itu tidak bisa dilakukan oleh petugas laki-laki," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi. (*)