PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendorong program Kredit Program Perumahan (KPP) menyasar pekerja informal.
Setiyo Wibowo Direktur Risk Management BTN mengatakan KKP untuk pekerja informal dianggap penting, selain untuk mendapatkan KPR subsidi, juga membantu usaha.
“Untuk KPP dari sisi demand, kita dorong segmen baru untuk pekerja informal ini. Kalau dengan skema sebelumnya agak sulit, maka dengan KPP untuk demand ini, justru untuk para pekerja informal kita dorong mereka affordable mendapatkan KPR subsidi dan mendukung usahanya mereka juga,” ujar Setiyo Wibowo seperti dilansir Antara, Kamis (29/1/2025).
Setiyo Wibowo menyatakan, saat ini BTN berkolaborasi dengan pengembang (developer) kecil di daerah-daerah.
“Developer-developer kecil di daerah-daerah, yang startup di developer, butuh ini. Di samping itu, kita juga sudah siapkan dengan mitra-mitra developer kita yang hari ini juga banyak yang datang, lebih dari 10.000 mitra kita di seluruh Indonesia, kita siapkan mereka untuk mulai mempersiapkan lahan, preparation project dan lain-lain supaya target dapat berjalan,” ujarnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) mencapai Rp3,5 triliun. Data ini tercatat hingga 16 Desember 2025.
Total dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur. Debitur terbanyak datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta. (ant/lea/ipg)
