“Reshuffle” Kabinet Prabowo Lebih Sarat Konsolidasi Kekuasaan, Harapan Kabinet Zaken Makin Jauh

JAKARTA, KOMPAS– Arah perombakan atau “reshuflle” kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai masih akan didominasi pertimbangan politik dan kedekatan personal ketimbang kapabilitas. Kecenderungan tersebut bahkan disebut semakin mengarah pada penguatan konsolidasi kekuasaan. Situasi ini semakin memupuskan harapan menuju kabinet profesional. Sementara itu, partai-partai koalisi menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/1/2026), mengatakan bahwa presiden pada dasarnya memiliki tiga variabel dalam melakukan reshuffle kabinet. Ketiga variabel itu ialah capability (kapabilitas), coalition (koalisi), dan chemistry.

Kapabilitas berkaitan dengan kompetensi calon menteri. Koalisi merujuk pada pertimbangan politik yang menjadi tantangan bagi setiap presiden dalam sistem presidensial multipartai. Adapun chemistry merupakan faktor subjektif yang berkaitan dengan kenyamanan presiden dalam memilih orang-orang terdekatnya.

Yunarto menjelaskan, dalam pembentukan kabinet profesional, faktor yang menjadi penentu kualitas adalah ketika kapabilitas ditempatkan di atas pertimbangan koalisi dan chemistry. “Silakan orang partai, silakan orang dekat presiden. Namun, kapabilitas harus tetap menjadi filter utama,” ujarnya.

Menurut Yunarto, yang terjadi pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka justru sebaliknya. Pada fase awal pemerintahan, pertimbangan koalisi menjadi faktor paling dominan, dengan tujuan utama mengakomodasi pihak-pihak yang dinilai berkontribusi dalam kemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Itu menyebabkan kabinet ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pasca-Orde Lama, termasuk jumlah wakil menteri yang juga paling banyak. Ia menambahkan, pada level kualitas pun terlihat kecenderungan balas budi politik.

Belakangan, dalam perkembangannya, lanjut Yunarto, faktor chemistry juga semakin diutamakan. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya orang-orang dekat Prabowo yang masuk ke pemerintahan, baik sebagai menteri maupun wakil menteri.

Yunarto menilai, melihat situasi politik aktual, kecenderungan tersebut mencerminkan penguatan konsolidasi kekuasaan melalui penempatan orang-orang terdekat, termasuk yang memiliki hubungan keluarga. Ia menyinggung munculnya kontroversi Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang seharusnya pemerintah tidak bisa masuk di sektor otoritas moneter. Selain itu, beredar pula isu masuknya Budi Djiwandono ke pemerintahan.

Di sisi lain, menurut Yunarto, Prabowo juga tetap mempertahankan pendekatan koalisi sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan. Hal itu terlihat dari adanya nuansa “intervensi” dalam menitipkan nama kader Partai Golkar, Adies Kadir, dalam komposisi hakim Mahkamah Konstitusi melalui proses yang dinilai kontroversial.

“Nah melihat situasi politik aktual yang terjadi, saya merasa andaikata pun akan terjadi reshuffle, faktor chemistry dan coalition akan tetap menjadi faktor utama. Jadi, kita masih sangat jauh untuk bisa berharap bahwa reshuffle berikutnya itu didasarkan pada faktor kapabilitas tadi, yang akan membawa kabinet ini lebih zaken,” tegasnya.

Padahal, di sisi lain, dengan struktur kabinet yang sangat gemuk saja, kata Yunarto, publik sulit berharap pemerintahan dapat bekerja secara profesional. Fondasi pembentukannya sejak awal dibangun atas dasar kesepakatan politik, dan kini semakin dipertegas melalui pendekatan konsolidasi kekuasaan yang kian banyak menempatkan orang-orang dalam lingkaran terdekat Prabowo, sehingga nuansa kronismenya semakin kuat.

Naluri kekuasaan itu memiliki filter melalui kepakaran anggota kabinet. Itu yang membuat pemerintahan Soeharto, dengan segala kontroversinya, tetap mencatat capaian, setidaknya dalam pembangunan ekonomi.

Yunarto menjelaskan, terdapat dua tujuan utama dari penguatan konsolidasi kekuasaan tersebut. Pertama, untuk mengamankan posisi politik Prabowo. Kedua, untuk memastikan program-program Prabowo yang kontroversial tetap berjalan, meskipun banyak dikritik oleh ekonom dan para pakar.

Menurutnya, kondisi itu membuat Prabowo membutuhkan orang-orang yang sepenuhnya loyal untuk menjadi pelaksana kebijakan. Karena itu, semakin banyak orang dalam lingkaran kekuasaan yang ditempatkan sebagai eksekutor program-program pemerintah yang diperkirakan akan menghadapi banyak tantangan dan kontroversi.

Yunarto memperingatkan, jika pola tersebut terus berlanjut, pemerintahan berpotensi berjalan hanya berdasarkan naluri kekuasaan presiden, tanpa diimbangi kepakaran para menteri sebagaimana seharusnya dalam kabinet zaken.

Ia menilai, penyamaan antara Prabowo dan Presiden ke-2 RI Soeharto tidak sepenuhnya tepat. Menurut Yunarto, terlepas dari karakter otoritarianisme dan lemahnya mekanisme check and balances pada masa itu, Soeharto tetap menempatkan teknokrat dalam jajaran kabinet, termasuk para ekonom dan pakar.

“Naluri kekuasaan itu memiliki filter melalui kepakaran anggota kabinet. Itu yang membuat pemerintahan Soeharto, dengan segala kontroversinya, tetap mencatat capaian, setidaknya dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Yunarto, kondisi saat ini justru menunjukkan hilangnya dua mekanisme sekaligus, yakni kepakaran di dalam kabinet dan fungsi pengawasan DPR. Ia menilai, mayoritas parlemen saat ini cenderung menyetujui hampir seluruh program pemerintah, termasuk yang kontroversial.

“Padahal, para menteri seharusnya bisa memberi sentuhan teknokratis dan menjadi pemberi umpan balik ketika ada kebijakan yang terlalu ambisius atau tidak realistis. Hilangnya fungsi-fungsi itu menjadi tantangan utama pemerintahan,” kata Yunarto.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menilai, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menegaskan, dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhan pemerintahan.

“Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel saat dihubungi Kamis (29/1/2026).

Kami berharap para menteri dan seluruh jajaran kabinet bekerja keras, fokus, dan maksimal dalam mendukung Presiden demi keberhasilan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, katanya, seluruh elemen politik perlu menghormati setiap keputusan yang diambil Presiden. Tak terkecuali jika presiden melakukan perombakan kabinet. “PKB sangat menghormati semua keputusan Presiden, termasuk apabila Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR itu berharap seluruh anggota kabinet dapat terus bekerja secara optimal dan solid dalam membantu Presiden menjalankan program-program pemerintahan yang telah ditetapkan.

“Kami berharap para menteri dan seluruh jajaran kabinet bekerja keras, fokus, dan maksimal dalam mendukung Presiden demi keberhasilan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Ia mengklaim, menteri dan wakil menteri dari PKB telah bekerja keras membantu presiden. Fraksi PKB juga mendukung semua kebijakan Presiden Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno pun menyampaikan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya mengenai rencana perombakan kabinet kepada Presiden Prabowo. ”Saya belum dengar (akan ada reshuffle kabinet). Tetapi, semua itu, kan, keputusan Presiden. Semua sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa hingga saat ini, koalisi pemerintahan Prabowo sangat solid. Semua mendukung kebijakan Presiden Prabowo. ”Di bawah kepemimpinan Presiden prabowo, koalisi sangat solid,” ucapnya.