Pemerintah tengah menyiapkan skema evaluasi menyeluruh untuk mengukur dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran hasil program.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan efektivitas program sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
Zulkifli Hasan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menegaskan bahwa evaluasi ini akan melihat perubahan signifikan sebelum dan sesudah pelaksanaan program, terutama pada aspek kesehatan siswa.
“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya),” kata Zulhas sapaan akrabnya usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Kamis (29/1/2026) seperti dikutip Antara.
Zulhas menjelaskan bahwa evaluasi tersebut tidak hanya menyasar pertumbuhan fisik, namun juga perkembangan kognitif yang menjadi modal sumber daya manusia berkualitas di masa depan.
“Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,” ujar Menko Pangan tersebut.
Untuk mendukung keberhasilan evaluasi ini, pemerintah berkomitmen merapikan dan mencocokkan data lintas kementerian dan lembaga agar basis penerima manfaat benar-benar akurat.
Sinkronisasi data ini melibatkan pejabat eselon I dari Kementerian Agama, BKKBN, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini bertujuan agar data 60 juta lebih penerima manfaat yang saat ini dilayani oleh 22.091 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dapat terverifikasi dengan tepat.
Sejalan dengan hal tersebut, Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan bahwa transparansi dalam pengukuran hasil merupakan hal yang mutlak. Menurutnya, proses audit dampak ini tidak boleh dilakukan secara internal semata.
“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” ucap Dadan.
Dadan juga mencontohkan bahwa pola asupan gizi yang berkelanjutan telah terbukti mampu mengubah indikator fisik masyarakat di negara maju seperti Jepang. Ia optimistis Indonesia dapat mengarah pada pola evaluasi serupa agar dampak program dapat dilihat secara objektif dalam jangka menengah hingga panjang.
“Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu,” tutur Dadan.
Melalui penguatan akurasi data dan keterlibatan lembaga independen dalam evaluasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa Program MBG tidak hanya berjalan secara masif, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masa depan generasi unggul Indonesia. (ant/bil/ham)
