REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia, terutama terkait isu free float dan keterbukaan informasi yang berpotensi memengaruhi posisi Indonesia dalam indeks global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan porsi saham beredar bebas menjadi salah satu indikator utama yang akan diperkuat untuk meyakinkan MSCI.
“Pertama tentu jumlah yang free float-nya dinaikkan ke 15 persen,” ujar Airlangga saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
- Respons Keputusan MSCI, OJK Naikkan Batas Free Float Saham Jadi 15 Persen Bulan Depan
- MSCI Soroti Free Float, Pasar Saham RI Berisiko ‘Turun Kasta’
- IHSG Ambles 7 Persen, BEI Buka Suara soal Evaluasi Free Float oleh MSCI
Selain free float, pemerintah juga mendorong pengetatan aturan keterbukaan kepemilikan saham. Ambang batas pelaporan kepemilikan dalam kategori others akan diturunkan agar transaksi di pasar modal lebih transparan.
“Sekarang kan ada kriteria others, informasi yang harus disampaikan ke publik itu juga kami minta turunkan dari 5 persen ke 1 persen,” katanya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Airlangga menilai kebijakan tersebut penting untuk membuka identitas pemilik manfaat akhir dari transaksi saham, sehingga aktivitas perdagangan dapat dipantau secara lebih jelas.
“Sehingga TSE bisa membuka siapa ultimate beneficiary owner daripada yang dagang di pasar modal itu sehingga itu akan menjadi transparan,” ujarnya.
Di tengah perhatian MSCI terhadap aspek tata kelola, Airlangga juga menyinggung rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari penguatan struktur pasar. Menurutnya, demutualisasi berkaitan dengan relasi antara pengurus bursa dan anggota bursa.
“Kalau demutualisasi kan antara pengurus bursa dan anggota bursa,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan, anggota bursa yang berasal dari perusahaan sekuritas memiliki skala dan kepentingan yang berbeda, sehingga berpotensi memengaruhi posisi pengurus bursa. Dengan demutualisasi, kepemilikan bursa akan dipisahkan dari anggotanya dan membuka ruang masuk bagi investor. Struktur tersebut dinilai dapat memperkuat independensi pengelola bursa.
“Tetapi kalau sudah demutualisasi bursa berarti dipisahkan antara pengurus bursa dengan anggota bursa karena investor akan masuk dan sehingga akan lebih independent terhadap para anggota bursa,” katanya.
Airlangga juga menegaskan, independensi tersebut penting agar bursa lebih leluasa mengambil langkah penegakan disiplin terhadap pelaku pasar yang melakukan distorsi. Ke depan, demutualisasi juga membuka peluang lanjutan bagi bursa untuk meningkatkan kapasitas pendanaan dan tata kelola.
“Apalagi berikutnya demutualisasi bisa membuat juga bursa itu go public,” ucap Airlangga.
