Makassar, VIVA – Wakil Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Andy Budiman menilai tingginya syarat pencalonan menjadi salah satu pemicu utama maraknya politik uang.
Baik jalur partai politik maupun perseorangan, ketentuan minimal dukungan yang harus dipenuhi kandidat dinilai membuka ruang transaksi sejak awal kontestasi.
Andy menyebut kondisi itu melahirkan praktik jual beli kursi atau tiket pencalonan. Semakin berat syarat yang ditetapkan, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk maju dalam Pilkada.
Adapun hal ini dikatakan menanggapi pengakuan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada hingga saat ini belum sepenuhnya bersih dari berbagai praktik curang. Menurut PSI, salah satu akar persoalan yang perlu dibenahi adalah mekanisme pencalonan kepala daerah.
“Akibatnya, terjadi praktik jual beli kursi atau jual beli tiket dari kandidat untuk bisa memenangkan kontestasi, dan semakin tinggi syaratnya. Artinya biaya yang akan dikeluarkan oleh kandidat akan semakin besar, dan itu akan semakin membuka potensi peluang untuk terjadinya korupsi ketika mereka terpilih dan menjabat,” katanya, Jumat, 30 Januari 2026.
PSI pun mendorong pelonggaran syarat pencalonan sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai politik uang. Dengan membuka akses pencalonan seluas mungkin, potensi transaksi politik sejak tahap awal diyakini dapat ditekan.
“Jadi, kalau misalnya, kita ingin memutus mata rantai itu, salah satunya adalah dengan mengurangi syarat-syarat pencalonan. Dibuka seluas mungkin sehingga kandidatnya akan semakin beragam," kata dia.
Lebih lanjut, Andy menilai pelonggaran syarat pencalonan tidak hanya berdampak pada berkurangnya praktik politik uang, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Setidaknya, ada tiga keuntungan yang bisa dirasakan publik.
“Pertama, pilihan masyarakatnya akan semakin banyak, kompetisinya semakin banyak, maka insya Allah kualitas kompetisinya semakin baik, dan yang akan terpilih akan baik pula," tuturnya.
Selain itu, langkah tersebut dinilai mampu menekan tingginya biaya politik yang selama ini menjadi beban besar dalam pelaksanaan Pemilu dan kampanye, termasuk kewajiban mahar politik yang kerap dibebankan kepada kandidat.
