Uni Eropa akhirnya mengambil langkah yang selama ini ditimbang dengan hati-hati. Pada Kamis (29/1), dewan menteri luar negeri sepakat menetapkan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sebagai organisasi teroris. Keputusan itu dipicu oleh tindakan keras Iran terhadap gelombang protes anti-pemerintah yang telah menewaskan ribuan orang sejak awal tahun.
"Kekuasaan yang membunuh rakyatnya sendiri sedang menggali kuburnya," ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, usai pertemuan di Brussels. Penetapan itu, menurutnya, menempatkan IRGC sejajar dengan kelompok seperti Al-Qaeda, Hamas, dan ISIS.
Langkah tersebut bersifat simbolik, namun sarat makna politik. Bersamaan dengan keputusan itu, Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi baru terhadap 15 pejabat Iran dan enam entitas — mulai dari pembekuan aset hingga larangan bepergian ke wilayah Eropa.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut keputusan itu "terlambat diambil". "Rezim yang menenggelamkan protes rakyatnya dalam darah pantas disebut teroris," katanya.
Protes berdarahPemerintah Iran mengakui lebih dari 3.000 orang tewas dalam kerusuhan sejak Januari. Namun kelompok hak asasi manusia menuding angka itu jauh lebih tinggi. Human Rights Activists News Agency (HRANA) mencatat sedikitnya 6.373 korban jiwa, sebagian besar adalah demonstran. Beberapa perkiraan bahkan menyebut jumlah korban mencapai puluhan ribu.
IRGC — yang langsung bertanggung jawab kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei — memainkan peran sentral dalam penindakan. Pasukan relawan Basij, sayap paramiliter Garda Revolusi, disebut menjadi ujung tombak penumpasan aksi massa.
Teheran mengecam keras keputusan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebutnya sebagai "kesalahan strategis besar". Menurutnya, ketika sejumlah negara berusaha mencegah perang terbuka di Timur Tengah, Eropa justru "menyiram bensin ke api".
Dia menegaskan bahwa penetapan IRGC sebagai organisasi teroris sama dengan melabeli militer nasional Iran sebagai kelompok teror — sebuah langkah yang dinilainya berbahaya bagi stabilitas kawasan.
Tulang punggung Republik IslamGarda Revolusi, alias Sepah-e Pasdaran, merupakan cabang paling kuat dalam angkatan bersenjata Iran. Lembaga ini berdiri di luar struktur militer reguler dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Kantor Pemimpin Tertinggi. Dalam praktiknya, IRGC menjadi instrumen utama penjaga rezim.
Korps ini dibentuk oleh Ayatollah Khomeini, pemimpin pertama Republik Islam Iran, tak lama setelah Revolusi 1979. Perannya menguat pesat pada dekade 1980-an, terutama selama Perang Iran-Irak (1980–1988), ketika Ali Khamenei — saat itu menjabat presiden — memberi ruang luas bagi Garda Revolusi untuk berkembang sebagai kekuatan militer dan ideologis.
Sejak Khamenei naik menjadi Pemimpin Tertinggi pada 1989, IRGC kian mengakar dalam sendi-sendi negara. Bukan hanya di bidang keamanan, tetapi juga di sektor ekonomi strategis — mulai dari energi, konstruksi, hingga telekomunikasi. Dominasi ini membuat Garda Revolusi mampu menekan proses politik sipil dan memperkuat pola kekuasaan yang terpusat pada Khamenei.
Secara struktur, IRGC memiliki angkatan darat, laut, dan udara, serta badan intelijen sendiri. Kombinasi kekuatan militer, ekonomi, dan intelijen inilah yang menjadikan Garda Revolusi bukan sekadar pasukan bersenjata, melainkan aktor politik paling berpengaruh di Republik Islam Iran.
Dampak terbatasDi dalam Uni Eropa sendiri, keputusan ini bukan tanpa tarik-menarik. Prancis dan Italia sebelumnya enggan mendukung pelabelan IRGC karena khawatir terhadap nasib warga Eropa yang ditahan di Iran serta demi menjaga jalur diplomasi tetap terbuka. Namun Paris akhirnya berbalik arah.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan, "Tak boleh ada impunitas atas kejahatan yang dilakukan rezim Iran." Dia juga mendesak Teheran membebaskan tahanan politik, menghentikan eksekusi, dan mencabut pemadaman internet yang diberlakukan sejak Januari.
Secara praktis, penetapan teroris ini diperkirakan tidak banyak mengubah situasi di lapangan. Uni Eropa sebelumnya telah menjatuhkan sanksi finansial terhadap IRGC dan para komandannya. Namun secara politik, keputusan ini menambah tekanan internasional terhadap Iran, menyusul langkah serupa yang lebih dulu diambil Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.
Di tengah situasi itu, ketegangan regional terus meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman, menuntut Iran berunding soal program nuklirnya dan memperingatkan bahwa serangan berikutnya akan "jauh lebih buruk" dibandingkan serangan udara tahun lalu.
Editor: Yuniman Farid
width="1" height="1" />
(ita/ita)
