PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah menandatangani kerangka kerja sama proyek pengembangan ekosistem baterai terintegrasi bersama PT Industri Baterai Indonesia (IBI) dan HYD Investment Limited pada Jumat (30/1). HYD Investment Limited, merupakan konsorsium dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. dan EVE Energy Co., Ltd., serta PT Daaz Bara Lestari Tbk.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi. “Total Investasinya kurang lebih sekitar US$ 6 miliar (Rp 100,68 triliun),” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (30/1).
Investasi proyek terintegrasi ini terdiri atas tambang di Maluku Utara hingga pabrik pengolahan di Jawa Barat. Di sisi hulu, porsi BUMN yakni Antam sebagai pemegang saham mayoritas. Sementara di sisi hilir, porsi kepemilikan saham lebih dikuasai anggota konsorsium yang menguasai teknologi.
Dia menyebut pengembangan industri ini masih membutuhkan dukungan mitra luar negeri, terutama dalam bentuk transfer teknologi, akses pasar, dan manajemen profesional.
Di saat yang sama, pemerintah saat ini memang sedang mendorong pengelolaan sumber daya alam yang memprioritaskan kepentingan negara, sesuai dengan isi Pasal 33 UUD 1945. Kendati demikian, Bahlil memastikan proyek ini dipastikan berjalan menguntungkan bagi semua pihak.
Menurut Bahlil ada beberapa manfaat yang dihasilkan melalui proyek ini. Jika berjalan lancar maka Indonesia bisa menjadi salah satu negara pemilik ekosistem baterai mobil terintegrasi hulu ke hilir. Mengikuti jejak Cina yang sudah terlebih dahulu memiliki.
“Insya Allah ke depan akan menjadi salah satu pemain terbesar dunia, dengan bahan baku dan baterai mobil menuju energi baru terbarukan,” ujarnya.
Usai kerangka kerja sama ini diteken, tindak lanjut proyek ini berupa rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking yang ditargetkan bisa terlaksana tahun ini. Peletakan batu pertama ini akan dilakukan baik untuk pembangunan pabrik baterai di Jawa Barat maupun di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) HPAL di Maluku Utara.
“Arahan bapak presiden untuk bisa dilakukan semester pertama 2026. Kalau sudah selesai persiapannya, akan kami lakukan,” ucapnya.
