Sekjen PBB Tegas Lawan Upaya Israel yang Gerus Solusi Dua Negara

New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan dirinya “bertekad” untuk secara tegas menentang langkah-langkah Israel yang dinilai merusak prospek solusi dua negara, seraya menekankan pentingnya gencatan senjata penuh di Jalur Gaza dan dorongan baru menuju pendirian negara Palestina.

Berbicara dalam konferensi pers awal tahun terakhirnya di Markas Besar PBB, New York, pada Kamis, 29 Januari 2026, Guterres mengutip negarawan Prancis Jean Monnet.

“Saya tidak optimistis, saya tidak pesimistis, saya bertekad,” ujar Monnet, merujuk pada penyelesaian konflik Palestina–Israel melalui solusi dua negara.

“Saya bertekad untuk menentang dengan sangat keras semua upaya yang dilakukan Israel untuk melemahkan solusi dua negara, terutama melalui pembangunan permukiman, pembongkaran, pengusiran, serta kekerasan oleh para pemukim di Tepi Barat,” kata Guterres, dikutip dari Anadolu, Jumat, 30 Januari 2026.

“Dan kami percaya bahwa hal ini harus dihentikan,” tambahnya.
Desakan Tata Kelola Baru Gaza Terkait situasi di Gaza, Guterres menekankan perlunya kerangka pemerintahan baru di wilayah tersebut. “Kami percaya bahwa kondisi harus diciptakan untuk memastikan Gaza memiliki model pemerintahan baru, dan bahwa model tersebut secara bertahap terhubung dengan Otoritas Palestina, serta bahwa Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, akan menjadi negara Palestina di masa depan,” ujarnya.

Kekerasan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat sejak dimulainya serangan besar-besaran Israel ke Gaza pada Oktober 2023.

Menurut data Palestina, pasukan Israel dan pemukim ilegal telah menewaskan sedikitnya 1.109 warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, melukai hampir 11.000 orang, serta menahan sekitar 21.000 lainnya sejak Oktober 2023.

Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat pentingnya pada Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal dan menyerukan evakuasi seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Tanggung Jawab Tekanan Internasional Ketika ditanya siapa yang seharusnya memberikan tekanan kepada Israel agar bergerak menuju solusi dua negara, Guterres menegaskan tanggung jawab tersebut berada di tangan seluruh komunitas internasional.

“Semua orang harus memberi tekanan. Mari kita akui kenyataannya. Negara yang memiliki kekuatan terbesar untuk memberi tekanan kepada Israel adalah Amerika Serikat, dan itulah mengapa penting bahwa Amerika Serikat telah mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” katanya.

Menanggapi kritik bahwa Dewan Perdamaian yang dibentuk awal bulan ini tidak cukup menyinggung Gaza, Guterres menekankan urgensi pelaksanaan penuh resolusi gencatan senjata.

Pembentukan dewan tersebut bertepatan dengan dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata yang menghentikan perang Israel di Gaza, yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 71.000 orang dan melukai lebih dari 171.000 lainnya.

“Kita harus memiliki gencatan senjata di Gaza, dan kita harus melangkah penuh ke tahap kedua, yang berarti penarikan penuh pasukan Israel, pelucutan kelompok bersenjata, serta membuka jalan agar solusi dua negara akhirnya menjadi kenyataan,” ujar Guterres. Penegasan Peran Dewan Keamanan PBB Menjawab pertanyaan apakah Dewan Perdamaian (Board of Peace) berupaya “mengambil alih peran Dewan Keamanan,” Guterres menegaskan posisi sentral Dewan Keamanan dalam hukum internasional.

“Hanya Dewan Keamanan yang dapat mengadopsi keputusan yang mengikat semua pihak, dan tidak ada badan lain atau koalisi mana pun yang secara hukum dapat mewajibkan seluruh negara anggota mematuhi keputusan di bidang perdamaian dan keamanan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Dewan Keamanan juga memiliki satu-satunya mandat untuk “mengotorisasi penggunaan kekuatan berdasarkan hukum internasional sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.”

“Sentralitas sistem perdamaian dan keamanan berada di PBB, dan di dalam PBB, berada pada Dewan Keamanan,” ujar Guterres, seraya menekankan bahwa hal tersebut menjadi alasan pentingnya reformasi Dewan Keamanan.