Seruan Kapolri Menegaskan Arah Pengabdian untuk Masyarakat

Jakarta: Seruan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran Polri berjuang hingga titik darah penghabisan di bawah Presiden bukan sekadar ungkapan heroik. Di balik kalimat itu, tersimpan penegasan arah pengabdian institusi kepolisian sebagai alat negara yang bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden merupakan pemegang mandat langsung dari rakyat. Karena itu, loyalitas Polri kepada Presiden sejatinya adalah loyalitas kepada kepentingan publik. Polri ditempatkan bukan untuk membela kekuasaan, melainkan untuk menjamin rasa aman, keadilan, serta perlindungan bagi setiap warga negara.

"Di titik inilah makna 'sampai titik darah penghabisan' menjadi jelas: bekerja tanpa setengah hati, dengan integritas penuh, dan dengan kesetiaan total kepada tujuan pengabdian," kata Founder DE HMS Consulting, Maulana Sumarlin, dalam keterangan pers, Jumat, 30 Januari 2026.

Makna tersebut menurut Maulana menegaskan keberanian Polri tidak hanya diuji dalam situasi krisis atau operasi besar. Justru, ujian terbesarnya hadir dalam keseharian: bagaimana aparat melayani masyarakat secara adil, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan menjaga martabat setiap warga yang berhadapan dengan hukum.

Pandangan ini disebut sejalan dengan cara berpikir konstitusional Presiden Prabowo Subianto mengenai fungsi lembaga keamanan negara. Sejak sebelum menjabat, Prabowo kerap menekankan bahwa TNI dan Polri merupakan pilar utama kehadiran negara dalam melindungi rakyat.


Founder DE HMS Consulting, Maulana Sumarlin. Dokumentasi/ istimewa

"Dalam berbagai forum resmi, beliau menegaskan pentingnya profesionalisme, netralitas, dan loyalitas institusi keamanan kepada kepentingan bangsa," jelas Maulana.

Kepercayaan Presiden kepada Polri, lanjut Maulana, juga bertumpu pada data objektif meningkatnya kepercayaan publik. Dalam Laporan Akhir Tahun Kapolri 2025, sejumlah lembaga survei independen mencatat tren positif terhadap citra dan kinerja kepolisian.
  Menurut Maulana meningkatnya kepercayaan publik memperbesar tanggung jawab institusi. Kepercayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanat yang harus dijaga. Setiap penyimpangan, sekecil apa pun, berpotensi menggerus kepercayaan yang dibangun melalui proses panjang.

Seruan Kapolri, dalam konteks ini, menjadi ajakan untuk menggeser pusat perjuangan Polri pada upaya konkret membantu Kepala Negara menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat. Sebuah ikhtiar untuk memastikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik berjalan dengan tulus dan berkelanjutan.

Pengabdian Polri, dengan demikian, tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan sejauh mana negara benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat.

Semangat perjuangan itu tampak dalam hal-hal yang nyata: pelayanan yang cepat, proses hukum transparan, perlindungan yang konkret bagi korban, serta sikap profesional dan empatik dalam setiap interaksi.

"Polri di bawah Presiden adalah Polri yang mengemban amanat Kepala Negara. Polri yang dipercaya dan dicintai rakyat adalah Polri yang mampu menerjemahkan amanat itu menjadi pilar utama terciptanya rasa aman, hadirnya keadilan di tengah masyarakat, serta terjaganya martabat kemanusiaan," ujar Maulana.