Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah DPR RI yang menegaskan kembali posisi Polri berada di bawah komando Presiden. Ngasiman menyebut sikap DPR penting untuk menjaga kejelasan arah politik hukum dan stabilitas kelembagaan Polri.
"DPR telah mengambil langkah yang tepat dan moderat. Ini memberikan kepastian bagi Polri sekaligus menenangkan ruang publik dari polemik yang tidak perlu," kata Simon dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).
Simon mengatakan kejelasan posisi kelembagaan sangat dibutuhkan agar Polri dapat bekerja fokus pada tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, perdebatan berkepanjangan soal struktur, justru berpotensi mengganggu konsentrasi organisasi.
"Polri butuh kepastian untuk bekerja optimal, bukan wacana yang berlarut-larut," ucap Simon.
Dia juga memberikan apresiasi kepada Polri yang dinilai tetap profesional dan tidak reaktif di tengah dinamika politik. Ia melihat Polri memilih menjaga kinerja dan stabilitas internal dibanding terlibat dalam polemik publik.
"Sikap tenang dan profesional Polri patut diapresiasi," ujarnya.
Menurut Simon, menempatkan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang logis dalam sistem presidensial karena garis tanggung jawab menjadi jelas. Namun ia menegaskan bahwa posisi tersebut harus selalu diimbangi dengan pengawasan dan akuntabilitas.
"Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol tetap kunci," katanya.
Ia menilai DPR memahami keseimbangan tersebut sehingga tidak mendorong perubahan struktural yang drastis. Menurutnya, stabilitas kelembagaan juga merupakan bagian dari agenda reformasi.
"Reformasi tidak selalu berarti mengubah struktur, tapi memastikan sistem berjalan sehat," ujarnya.
Simon berharap kedudukan Polri di bawah Presiden adalah hal strategis dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dia berharap Polri berkomitmen penuh menindaklanjuti arahan Presiden melalui penguatan transformasi struktural, kultural, dan instrumental, guna membangun institusi kepolisian yang modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat.
"Transformasi Polri bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh personel. Tujuannya satu, menghadirkan Polri yang semakin presisi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," imbuhnya.
(fas/idh)
