Upaya Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Greenland menyiratkan nilai strategis pulau yang terletak di antara Samudera Atlantik dan Laut Arktik tersebut. AS yang sebelumnya menempuh jalur lunak melalui skema akuisisi mulai beralih ke mekanisme keras untuk menguasai Greenland, yakni jalur militer yang berpotensi menimbulkan ketegangan dengan Kerajaan Denmark sebagai pengelola sah Greenland.
AS mengklaim bahwa upayanya menguasai Greenland adalah strategi pembendungan terhadap pengaruh Rusia dan Tiongkok yang mulai masuk ke wilayah tersebut. Asumsinya, jika Greenland jatuh ke tangan kedua negara tersebut, maka pengaruh AS secara geopolitik dan geoekonomi di Asia dan Eropa dapat semakin tergerus.
Tak dimungkiri bahwa kebijakan luar negeri negara-negara hegemon dunia seperti AS, Rusia, dan Tiongkok dimotivasi oleh kepentingan akan penguasaan energi. Teori-teori geopolitik lawas seperti penguasaan ruang hidup darat (Rudolf Kjellen) dan penguasaan wilayah maritim (Alfred Tayer Mahan) perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan, bergeser menuju pada episentrum baru, yakni wilayah dengan potensi sumber daya energi paling besar akan menjadi medan magnet negara-negara dunia untuk bertarung memperebutkannya.
Upaya AS untuk menguasai Greenland merupakan sekuensi dari perburuan sumber-sumber energi tersebut setelah sebelumnya berhasil menginvasi Venezuela yang berstatus sebagai pemilik cadangan minyak bumi terbesar di dunia dengan okupasi kurang lebih 19 persen dari total cadangan minyak global.
Nilai strategis GreenlandGreenland sungguh bernilai strategis. Pertama, Greenland memiliki mineral langka dan logam tanah jarang yang sangat dibutuhkan dalam industrialisasi global, terutama industri modern dan pertahanan. Beberapa mineral bernilai strategis yang berhasil teridentifikasi di antaranya adalah uranium dan tantalum.
Kedua, Greenland mengandung cadangan migas yang cukup besar yang belum tereksplorasi secara menyeluruh. Semakin berkurangnya cadangan energi fosil dunia akan membuat negara-negara industri besar akan terus bergerak mencari sumber-sumber baru.
Di sisi lain, mereka membiarkan pengembangan energi hijau sekadar jargon-jargon semata. Ketiga, dunia memasuki periode kekeringan global sebagai konsekuensi perubahan iklim. Greenland dapat menjadi solusi taktis karena dua per tiga air tawar dunia tersimpan di es Greenland. Selain ketiga hal tersebut, menguasai Greenland berarti menguasai jalur perdagangan dan jalur transportasi yang lebih cepat menuju Asia dan Eropa.
Penguasaan energi tampaknya sudah menjadi habituasi dalam kebijakan luar negeri AS dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini tidak terlepas dari ketidakmampuan AS sendiri untuk terlepas dari ketergantungan pada energi fosil.
Berdasarkan data US Energy Information Administration (EIA), Bauran Energi Utama AS 90 persen didominasi oleh energi fosil dengan komposisi minyak bumi dan gas alam pada porsi terbesar (59,8 persen). Penggunaan energi fosil dalam jumlah besar ditujukan untuk menggerakkan roda sektor transportasi dan industri nasional.
Kebutuhan energi yang besar dari tahun ke tahun tak akan cukup dipenuhi dari cadangan energi yang dimiliki. Oleh sebab itu, bergerak ke luar dan mencari sumber-sumber baru menjadi solusi.
Inilah yang melatarbelakangi terjadinya aksi invasi ke Irak pada 2003, politik proksi ke Timur Tengah, hingga serangan militer ke Venezuela di awal tahun ini. Politik energi yang dimainkan oleh AS dibungkus dengan jargon-jargon demokratisasi, perang global terhadap terorisme, hingga pemberantasan kartel narkoba dan migrasi secara ilegal.
Pertarungan Logam Tanah JarangDalam konteks perebutan dominasi terhadap mineral strategis dan logam tanah jarang yang sangat vital bagi industri pertahanan, AS berada pada posisi tertinggal apabila dibandingkan dengan Tiongkok.
Tiongkok menguasai 70 persen produksi tambang dunia dan 90 persen hasil olahannya. Tiongkok juga lebih unggul dibandingkan dengan AS dalam hal pengolahan dan pemurnian logam tanah jarang. Inilah yang mendorong AS untuk membangun rivalitas dengan Tiongkok dalam hal penguasaan logam tanah jarang tersebut.
Demi menjegal Tiongkok, AS memperluas daftar perusahaan Tiongkok yang dilarang mengakses cip semikonduktor dan teknologi paling canggih dari AS. Sementara itu, Tiongkok menempuh langkah serangan balik dengan melakukan pengetatan atas ekspor logam langka.
Tiongkok bahkan mengumumkan bahwa sejak Desember 2025, perusahaan asing manapun di dunia harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Tiongkok jikalau hendak mengekspor produk dengan kandungan logam tanah jarang asal Tiongkok.
Dengan pemetaan kebutuhan akan energi tersebut, AS di bawah Donald Trump sangat berambisi untuk menguasai Greenland. Ketertinggalan dari Tiongkok dalam hal penguasaan logam tanah jarang dapat diperkecil jika menguasai sumber daya yang ada di Greenland.
Penguasaan cadangan migas Greenland juga dapat menjadi jaminan mutu untuk menjaga keberlangsungan industrialisasi yang sangat masif berjalan di AS, sementara di sisi lain AS terus mengeksploitasi habis sumber-sumber energi di lahan konvensional Timur Tengah melalui proksi-proksinya.
Penguasaan Greenland secara teritorial juga dapat menjadi senjata geopolitik untuk menahan laju ekspansi Tiongkok melalui kebijakan jalur sutera darat dan laut yang selama ini dijalankan. Dengan menguasai Greenland, AS dapat memotong jalur transportasi dan perdagangan lebih cepat menuju Eropa dan Asia, serta memecah penetrasi geopolitik dan geoekonomi yang selama ini dilakukan Tiongkok.
Potensi Pecah PerangUpaya AS untuk menguasai Greenland bukan tanpa risiko dan konsekuensi. Greenland yang saat ini merupakan wilayah konstituen Kerajaan Denmark tentu akan dipertahankan Denmark dengan gigih. Kemarahan Denmark terhadap intensi AS dapat memecah soliditas internal NATO, di mana AS dan Denmark merupakan bagian integral di dalamnya.
Sementara itu, sikap AS dipastikan menuai penolakan oleh sebagian besar masyarakat lokal Greenland yang secara sosiokultural lebih dekat dengan Eropa meskipun wilayah geografisnya ada di Benua Amerika. Negara-negara Eropa juga kemungkinan besar tidak akan tinggal diam.
Pencaplokan Greenland oleh AS dapat menjadi preseden buruk bagi Eropa yang selama ini sudah konsisten mendukung AS. AS bisa saja memainkan isu Rusia untuk mendapatkan simpati Eropa atas rencananya.
Namun, brutalitas dan banditisme global yang dimainkan oleh AS di bawah Donald Trump secara telanjang akan menjadi faktor utama yang memicu penguatan resistensi Eropa. Jika ini tidak dikelola dengan baik, rasa-rasanya perang dunia ketiga tinggal menunggu waktu untuk meletus.
Boy Anugerah. Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017 & Tenaga Ahli Fraksi PKB DPR RI Periode 2024-2029.
(rdp/imk)
