jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mengalami rebound pada perdagangan Senin (2/2).
Keyakinan ini didasari oleh respons positif investor global terhadap rangkaian reformasi struktural yang tengah dijalankan otoritas pasar modal Indonesia.
BACA JUGA: Hamdalah, Purbaya Bawa Kabar Baik soal IHSG
Rosan mengaku telah berkomunikasi intensif dengan investor global dalam beberapa hari terakhir, mayoritas pelaku pasar menunjukkan pemahaman dan kepercayaan terhadap kebijakan yang tengah ditempuh pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Kalau itu (reformasi) dijalankan, mereka akan semakin confidence dengan pasar kita. Tapi dengan aksi yang kita lakukan beberapa hari ini mereka juga meresponnya sangat positif. Jadi insyaallah, saya yakin hari Senin dan berikutnya pasar modal kita akan rebound dan akan berjalan dengan baik," kata Rosan saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Minggu.
BACA JUGA: Arief Poyuono Salahkan OJK terkait Ambrolnya IHSG, Begini Analisisnya
Ia mengatakan, salah satu masukan utama dari investor asing adalah permintaan agar ambang batas (threshold) keterbukaan data investor di pasar modal diturunkan dari ketentuan saat ini sebesar 5 persen.
Investor menilai aturan tersebut belum sejalan dengan praktik di sejumlah negara lain yang menerapkan ambang batas lebih rendah, seperti 1-2 persen.
BACA JUGA: Ramai-Ramai Pejabat RI Resign, Seusai IHSG Babak Belur
"Mereka (investor asing) menginginkan bahwa kalau sekarang kan yang perlu dibuka (data) investornya itu kalau di atas 5 persen. Nah, mereka bilang kalau bisa itu diturunkan, tidak hanya di batas 5 persen karena saya lihat di beberapa negara seperti India 1 persen, yang (negara) lain 2 persen, 1 persen. Nah, mereka ingin itu juga diturunkan," ujarnya.
Permintaan tersebut sejalan dengan evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang meminta BEI membuka data kepemilikan investor secara lebih mendalam, khususnya bagi pemegang saham di bawah 5 persen.
Selama ini, keterbukaan informasi hanya diwajibkan bagi pemegang saham di atas ambang batas tersebut, sehingga dinilai belum cukup transparan untuk menghitung porsi saham publik (free float) secara akurat.
Maka dari itu, Rosan meyakini penurunan ambang batas keterbukaan kepemilikan akan kian meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia.
Selain itu, investor asing juga mengapresiasi kebijakan peningkatan minimum free float emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
Menurut Rosan, kombinasi kebijakan struktural tersebut menjadi sinyal kuat bahwa otoritas serius memperbaiki tata kelola pasar modal yang pada akhirnya diharapkan mampu memulihkan sentimen.
Adapun ada beberapa kebijakan pemerintah untuk merespons terjadinya gejolak di bursa efek Indonesia.
Sejumlah kebijakan tersebut mencakup yang pertama, percepatan peningkatan transparansi kepemilikan di pasar modal.
Kedua, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengurangi benturan kepentingan pengurus dan peserta bursa sesuai UU P2SK.
Ketiga, peningkatan minimum free float emiten dari 7,5 persen ke 15 persen.
Keempat, peningkatan batas investasi dana pensiun dan asuransi ke IHSG dari 8 persen menjadi 20 persen.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
