Abraham: Presiden Prabowo Katakan secara Eksplisit Tidak Mustahil Polri di Bawah Kementerian

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. (Sumber: AP Photo/Markus Schreiber)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengatakan tidak menuntup kemungkinan untuk meletakkan kedudukan Polri di bawah kementerian.

Hal itu diungkap Abraham Samad yang mengikuti pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh kritis di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari 2026.

“Yang kedua Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah Kementerian,” ujar Abraham dalam program Kompas Petang, Minggu (1/2/2026).

“Itu yang disampaikan eksplisit oleh Pak Prabowo, bahwa tidak ada yang mustahil dia bilang kalau suatu ketika pemerintah menganggap bahwa ternyata kepolisian itu lebih tepat di bawah sebuah kementerian maka itu akan dilakukan, itu yang penting.”

Baca Juga: Prabowo Bertemu Sejumlah Tokoh Kritis, Djayadi Hanan: Ada Masukan Kebijakan yang Diperlukan

Di samping itu, Abraham menuturkan bahwa sejumlah tokoh yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sepakat reformasi kepolisian baru nyata jika ada pergantian Kapolri.

“Ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno (mantan Kabareskrim Susno Duadji) membicarakan tentang reformasi kepolisian, akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya, sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan,” ucap Abraham.

“Dan reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri, itu berkembang dalam diskusi itu. Sehingga teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan tengah-tengah pertama.”

Mengenai institusi Polri di bawah kementerian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI dengan tegas menyatakan menolak. Kapolri bahkan menilai, meletakkan Polri di bawah kementerian sama dengan melemahkan negara dan presiden.

Baca Juga: Bertemu Prabowo, Abraham Samad Bahas Cara Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV