Pelantikan dan Pengukuhan pengurus KADIN DIY periode 2025–2030 di The Alana Hotel Yogyakarta, Sabtu (31/1/2026), menjadi lebih dari sekadar seremoni organisasi. Forum ini menjelma ruang pertemuan gagasan antara pemimpin nasional dan daerah untuk merumuskan arah ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke depan—di tengah perubahan global, keterbatasan fiskal, dan tuntutan pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
Di hadapan para pengurus Kadin DIY yang baru dilantik, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin DIY GKR Mangkubumi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta pimpinan otoritas keuangan dan perencanaan daerah menyampaikan benang merah yang sama: pertumbuhan ekonomi tidak cukup sekadar cepat, tetapi harus berkualitas, membumi, dan berakar pada karakter Yogyakarta.
Tiga Filosofi Yogyakarta sebagai Arah Ekonomi dan Investasi
Usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin DIY 2025–2030, GKR Mangkubumi menegaskan bahwa Kadin DIY mengusung tiga filosofi utama Yogyakarta sebagai landasan arah kebijakan ekonomi dan investasi.
Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana menjadi pijakan pertama, yang dimaknai sebagai kewajiban merawat dan memperindah kehidupan. Dalam konteks ekonomi, filosofi ini diterjemahkan sebagai dorongan terhadap pertumbuhan berkelanjutan, investasi ramah lingkungan, serta penolakan terhadap praktik usaha yang bersifat polutif.
Filosofi kedua, Sangkan Paraning Dumadi, menekankan pentingnya kesadaran akan asal-usul dan tujuan setiap tindakan. Nilai ini menjadi dasar bagi dunia usaha yang berintegritas, bertanggung jawab, dan menjunjung tata kelola yang baik.
Sementara itu, Manunggaling Kawula Gusti dipahami sebagai kesatuan antara pemimpin dan rakyat. Dalam praktik ekonomi, filosofi ini diterjemahkan menjadi kepemimpinan yang inklusif serta kolaborasi erat antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.
“DIY perlu penggerak ekonomi yang mau maju bersama UMKM dan berwawasan lingkungan. Kita tidak ingin proyek yang merusak lingkungan,” ujar GKR Mangkubumi mempertegas pidatonya saat di-doorstep interview wartawan usai pelantikan.
Keunikan DIY: Ekonomi yang Bertumpu pada Manusia
Dalam pidatonya usai melantik kepengurusan KADIN DIY, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie menilai keunikan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada fondasi ekonominya yang bertumpu pada manusia, bukan eksploitasi sumber daya alam.
“Lebih dari 60 persen PDRB DIY ditopang sektor jasa, dengan kontribusi besar dari pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta ekonomi berbasis budaya dan heritage,” ujar Anindya.
Menurut Anindya, struktur ekonomi tersebut membuat Yogyakarta memiliki daya lenting yang khas dibandingkan banyak daerah lain. Ketika dunia menghadapi pergeseran rantai pasok, perubahan pola konsumsi, dan tekanan global yang cepat, ekonomi yang ditopang kualitas manusia, kreativitas, dan budaya cenderung lebih adaptif dan tahan guncangan.
Ia menilai, tantangan ke depan bukan terletak pada penciptaan sektor baru semata, melainkan pada kemampuan menjaga kualitas sumber daya manusia dan ekosistem kreatif agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Dalam konteks ini, peran dunia usaha menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi DIY tetap berbasis nilai, inklusif, dan memberi ruang bagi UMKM serta pelaku ekonomi berbasis budaya untuk terus berkembang.
Kepemimpinan dan Reformasi Kalurahan
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa perubahan—termasuk dalam dunia usaha—selalu bermula dari kepemimpinan. Ia mengibaratkan dunia usaha seperti bambu: luwes, tetapi tetap tegak di tengah terpaan perubahan.
“Dunia bergerak sangat cepat. Rantai pasok bergeser, pola konsumsi berubah, teknologi berkembang tanpa jeda. Namun kemajuan tetap ditentukan oleh kepemimpinan, bukan semata mesin dan modal,” ujar Sultan saat menjadi pembicara utama di acara tersebut.
Menurut Sultan, kegagalan beradaptasi sering kali bukan disebabkan keterbatasan teknologi, melainkan ketidakmampuan pemimpin menata ulang proses kerja, budaya organisasi, dan kualitas sumber daya manusia.
Dalam konteks DIY, Sultan menyoroti reformasi kalurahan sebagai fondasi pembangunan ekonomi dari bawah—sebuah pendekatan yang, menurutnya, tidak dijalankan oleh provinsi lain di Indonesia.
“Saya berharap penduduk di perdesaan jangan lagi menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek kebijakan. Itu berarti harus tumbuh demokratisasi dan akuntabilitas di kalurahan. Sudah tidak ada pilihan lagi,” tegasnya.
Di titik inilah, Kadin diposisikan sebagai penghubung agar inisiatif ekonomi di tingkat kalurahan dapat terhubung dengan pasar, kemitraan, dan pembiayaan yang lebih luas.
Diskusi Moneter dan Karakter Ekonomi DIY
Rangkaian pelantikan Kadin DIY diawali dengan diskusi moneter bersama Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo. Diskusi ini membahas arah pembiayaan daerah, kondisi moneter, dan peluang skema pembiayaan inovatif.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan sarasehan bersama Sri Sultan HB X dan Kepala Bapperida DIY (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah), Danang Setiadi, yang menyoroti karakteristik ekonomi DIY serta arah pembangunan daerah.
Ketimpangan Wilayah dan Target Pertumbuhan 6 Persen
Dalam paparannya, Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi mengungkapkan tantangan ketimpangan wilayah di DIY. Wilayah selatan—yang mencakup lebih dari separuh luas DIY di tiga kabupaten—saat ini baru menyumbang sekitar 40 persen pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah utara seperti Kota Yogyakarta dan Sleman masih menjadi penopang utama.
Pemerintah daerah mendorong berbagai intervensi di wilayah selatan, mulai dari pengembangan akses, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan, agar kontribusi wilayah selatan meningkat tanpa menahan laju pertumbuhan wilayah utara.
Danang menyebut pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 6 persen pada 2027. Saat ini, pertumbuhan masih berada di kisaran 5,4 persen, sehingga dibutuhkan upaya bersama, termasuk peran dunia usaha melalui Kadin.
Dana Perbankan Besar dan Urgensi Creative Funding
Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyoroti masih besarnya dana perbankan yang belum tersalurkan ke sektor produktif. Di DIY, jumlah tabungan masyarakat mencapai Rp91,7 triliun, sementara kredit yang tersalurkan baru sekitar Rp58,9 triliun. Sehingga Loan to Deposit Ratio (LDR) DIY masih sekitar 63 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 85–87 persen.
Di sisi lain, kontribusi APBD terhadap PDRB DIY hanya sekitar 20 persen dan diproyeksikan menurun menjadi 18 persen pada 2026. Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Anggito menegaskan pentingnya skema creative funding.
Menurutnya, pemerintah daerah dan Kadin perlu bersinergi menyiapkan proyek-proyek besar yang bankable dan dapat dijamin pemerintah—baik provinsi maupun kabupaten—agar dana perbankan dapat dimobilisasi untuk pembangunan ekonomi daerah.
Peran BI: UMKM dan Digitalisasi sebagai Penopang
Kepala Perwakilan BI Yogyakarta Sri Darmadi Sudibyo menyampaikan bahwa perekonomian DIY tetap tumbuh positif dan menjadi yang tertinggi di Jawa, meski secara triwulanan mengalami perlambatan. Inflasi DIY juga terjaga dalam rentang sasaran.
BI menilai ketahanan ekonomi DIY ditopang oleh penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk perluasan transaksi non-tunai di sektor perdagangan, transportasi, dan layanan publik. Digitalisasi dipandang bukan sekadar efisiensi, melainkan alat menjaga daya beli, produktivitas, dan kesinambungan pertumbuhan.
Menyatukan Arah: Peran Kadin DIY ke Depan
Pelantikan pengurus Kadin DIY 2025–2030 memperlihatkan satu kesimpulan besar. Nilai dan kepemimpinan menjadi fondasi. Manusia, budaya, dan kalurahan menjadi kekuatan. Investasi dibuka, namun dipilih dan dipilah agar tumbuh bersama serta tetap mencintai lingkungan. Pembiayaan inovatif membuka ruang gerak, sementara stabilitas moneter menjaga irama.
Melalui sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, dan otoritas keuangan, Kadin DIY diarahkan menjadi penghubung agar pertumbuhan ekonomi DIY ke depan benar-benar inklusif, berkelanjutan, dan membumi.
