HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Dinamika pasar saham Indonesia mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Terutama setelah mundurnya sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Prabowo memastikan stabilitas sistem keuangan dan pasar modal tetap terjaga. Sikap presiden itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kendati Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok, dia menyebut kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
Sejumlah indikator ekonomi jadi alasannya. Misalnya, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 tercatat 5,04 persen, inflasi Desember 2025 berada di level 2,92 persen, sementara cadangan devisa mencapai USD 156,5 miliar atau setara 6,2 bulan impor.
Pemerintah mempercepat penataan dan penguatan pasar modal nasional. Presiden, kata Airlangga, telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar melalui langkah struktural. Antara lain melalui demutualisasi bursa serta peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float saham menjadi 15 persen sesuai standar global.
“Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepas ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid, dan berintegritas,” tuturnya dilansir Jawa Pos (grup FAJAR), Minggu, 1 Februari 2026.
Pemerintah juga memperketat aturan beneficial ownership atau pemilik akhir saham, termasuk kejelasan afiliasi pemegang saham. Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi dan tata kelola pasar agar sejajar dengan praktik bursa modern internasional.
Sepekan terakhir pasar modal Indonesia tergunjang hebat. IHSG anjlok dua hari berturut-turut. Penurunan bahkan di atas 8 persen hingga memantik trading halt atau pembekuan perdagangan untuk sementara. Dinamika itu berujung pada mundurnya sejumlah pejabat OJK dan BEI.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten I.B. Aditya Jayaantara menyatakan mundur dari jabatannya, Jumat lalu.
Pada hari yang sama, Direktur Utama BEI Iman Rachman juga mengumumkan pengunduran diri. Airlangga menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi praktik spekulatif yang merusak pasar, termasuk manipulasi harga saham dan praktik saham gorengan.
Saham gorengan adalah saham yang harganya dimainkan oleh bandar tertentu. Biasanya, harga saham jenis ini bisa naik dan turun tajam hanya dalam hitungan menit.
Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional serta menghambat arus investasi asing langsung.
Dalam aspek penegakan hukum, Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan bursa, POJK, maupun undang-undang jasa keuangan. Pemerintah menyatakan dukungan penuh agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan, presiden juga menginstruksikan Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI memastikan operasional pasar modal tetap berjalan normal di tengah transisi kepemimpinan.
“Pejabat pelaksana tugas atau PJS akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices,” tegas Airlangga.
Untuk investor domestik, mitra internasional, dan masyarakat diingatkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap tangguh. Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia.
Sementara itu, Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, OJK berkomitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia. OJK bersama pemerintah dan pemangku kepentingan akan mempercepat reformasi pasar modal secara holistik.
Mulai dari peningkatan kualitas emiten, perlindungan investor ritel, penguatan transparansi beneficial ownership, hingga penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
OJK juga akan memperkuat likuiditas melalui optimalisasi peran liquidity provider dan peningkatan peran investor institusional. OJK juga akan mendorong peningkatan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimum free float saham menjadi 15 persen.
Juga optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dan dana pensiun milik pemerintah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola dan good governance.
“Selain itu, aktivitas bank umum di pasar modal akan diperluas melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK),” tuturnya.
Kemudian, transparansi kepemilikan saham akan diperkuat melalui kewajiban pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO), afiliasi pemegang saham, serta penguatan due diligence dan know your customer (KYC) oleh perusahaan efek.
“Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar secara masif. Juga set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer,” tambahnya.
Di sisi lain, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menegaskan, BEI berkomitmen membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia, tidak hanya setara dalam hal nilai perdagangan dan kapitalisasi, tetapi juga transparansi dan tata kelola. Pihaknya akan terus meningkatkan transparansi dan tata kelola di Bursa Efek Indonesia.
“Kami juga mencermati perkembangan terakhir, apa yang diharapkan oleh indeks provider global. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa indeks provider global dan kami sudah menampung apa yang diharapkan. Semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor, baik investor global maupun investor domestik kita,” pungkasnya. (mim/lyn/oni/jpg/zuk)
