Gelombang pengunduran diri para petinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa hari terakhir tengah menjadi sorotan tajam di tengah gejolak pasar modal Indonesia.
Bahkan dari kacamata ekonom, mundurnya sejumlah petinggi pelaku pasar modal ini bagai fenomena gunung es dari karut-marut pengelolaan pasar modal di Tanah Air yang terjadi selama belasan hingga puluhan tahun.
Anthony Budiawan Ekonom sekaligus Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), menegaskan bahwa kejatuhan indeks saham yang memicu pengunduran diri tersebut berakar pada raport merah dari MSCI (Morgan Stanley Capital International), terkait praktik “saham gorengan” yang dibiarkan menahun.
Anthony menyebut bahwa peringatan dari MSCI sebenarnya sudah lama dikomunikasikan kepada regulator. Namun, kondisi bursa yang tidak transparan dan pembentukan harga saham yang artifisial terus dibiarkan tanpa penindakan yang berarti.
“Sebetulnya ini sudah lama dikomunikasikan dengan Bursa dan OJK bahwa kelihatannya di dalam bursa kita ini terjadi banyak yang tidak transparan yang bisa merugikan investor. Mereka melihat bahwa harga saham di Indonesia ini terbentuk secara kasarnya artifisial. Artinya tidak terbentuk berdasarkan mekanisme pasar. Intinya adalah ini harga bisa dipermainkan, yaitu misalnya kita kenal dengan saham gorengan,” ungkap Anthony saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (2/2/2026).
Anthony bahkan menyentil keras sikap regulator yang seolah menutup mata terhadap pergerakan harga saham yang tidak wajar. Menurutnya, mendeteksi saham gorengan bukanlah perkara teknis yang sulit bagi otoritas yang memiliki data lengkap. Karenanya, dia menegaskan tidak adanya tindakan dari regulator seakan menunjukkan adanya unsur pembiaran.
“Saham gorengan itu sudah puluhan tahun, belasan tahun ya kita kenal itu, tapi itu dibiarkan gitu. Kasih saya seminggu juga saya bisa melihat saham mana yang bergeraknya enggak benar gitu. Itu sudah terdeteksi gitu, saham mana yang pergerakannya tidak benar gitu. Pergerakan sahamnya itu harga sangat terpantau semua. Jadi sebenarnya mustahil kalau ini tidak bisa terbaca atau dideteksi saham gorengan itu,” tegasnya.
Diduga Elit Ikut Bermain
Ia pun menduga bahwa sulitnya memberantas praktik ini disebabkan oleh keterlibatan figur-figur elit atau berpengaruh di balik layar,yang ikut bermain.
“Banyak elit yang main di situ. Jadi kalau seandainya mereka masih bisa bermain dengan aparat hukum, dengan OJK-nya, ini berarti ada memang ada pembiaran. Kalau kita bersih-bersih ya banyak juga mungkin mungkin pejabat dari bursa dan pejabat dari OJK sendiri itu akan terlibat gitu. Bukannya hanya dari orang luarnya tetapi di orang dalam juga,” tambah Anthony.
Ekonom PEPS itu menyebut kalau pembiaran praktik yang merugikan investor retail ini, mengakibatkan posisi Indonesia di kancah global terancam didegradasi dari status emerging market menjadi frontier market.
Penurunan kasta ini akan pun menurutnya berdampak sistemik terhadap penarikan dana asing secara besar-besaran dari bursa dalam negeri, seperti yang terjadi beberapa jelang akhir tahun lalu.
Salah satu contohnya, laporan Bank Indonesia (BI) yang pada Oktober lalu yang menyebut adanya penarikan dana besar-besaran oleh investor asing dari pasar keuangan Indonesia. Laporan BI menunjukan, investor asing (nonresiden) telah melakukan penjualan bersih (neto) senilai Rp16,61 triliun dari 13 hingga 16 Oktober 2025.
Minggatnya dana asing dari pasar keuangan domestik saat itu terjadi pada semua instrumen keuangan. Terbesar di pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang kabur Rp11,90 triliun.
Sementara di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat keluar sebesar Rp3,62 triliun. Sedangkan di pasar saham tercatat outflow sebesar Rp1,09 triliun.
“Dampaknya adalah alokasi portfolio ke bursa dengan status financial market itu jauh lebih sedikit dibandingkan di emerging market. Ini masalahnya kalau menurut saya jauh lebih pelik daripada itu. Sehingga dalam beberapa bulan kemarin ini mereka kelihatannya tidak mampu gitu. Begitu warning ini akhirnya dikeluarkan kepada publik, akhirnya membuat indeks bursa jatuh,” jelasnya.
Anthony juga menyoroti pengunduran diri petinggi OJK yang bertepatan dengan rencana pemerintah meningkatkan limit investasi dana pensiun dan asuransi di bursa saham dari 8 persen menjadi 20 persen. Ia menilai rencana tersebut sangat berisiko bagi dana publik jika kondisi bursa masih dipenuhi saham gorengan.
“Dana pensiun, dana asuransi itu harusnya dibatasi untuk investasi di saham. Ini uang publik. Jangan sampai terulang lagi seperti Asabri atau Jiwasraya. Di situ (rencana pemerintah) ada cross institutional tanggung jawabnya. Pengunduran diri ini terjadi setelah press release dari Menko koordinator perekonomian,” kata Anthony.
Ia menutup dengan menekankan bahwa momentum ini harus dijadikan ajang “bersih-bersih” total jika Indonesia ingin mendapatkan kembali kepercayaan investor internasional sebelum tenggat waktu dari MSCI pada Mei mendatang.
“Pemerintah harus mendukung sepenuhnya bahwa terjadi transparansi di bursa karena transparansi ini penting untuk melindungi investor. Intinya adalah (selama ini) tidak mampu memberikan transparansi,” pungkasnya. (bil/iss)
