Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan nasib ribuan guru honorer di tengah rencana pengangkatan ribuan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dwi Wahyu menekankan, kebijakan tersebut harus mengedepankan asas keadilan dan tidak mengorbankan nasib ribuan guru honorer. Pemerintah menurutnya perlu menyusun skala prioritas agar penataan kepegawaian tidak timpang.
Di DIY, kata dia sampai sekarang masih banyak guru honorer yang hidup jauh dari standar kelayakan.
“Kebijakan ini harus adil dan proporsional. Jangan sampai pengangkatan PPPK justru mengesampingkan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan,” ujar Dwi Wahyu di Gedung DPRD DIY, Kamis (29/1).
Ia mendukung program nasional MBG, tetapi pengangkatan PPPK perlu seimbang antara tenaga teknis dan tenaga pendidik.
“Mengangkat pegawai MBG silakan saja. Tapi jangan sampai kita sibuk menata dapur dan operasional, sementara guru sebagai ujung tombak pendidikan justru terabaikan,” tambahnya.
Ribuan Guru Honorer Masih Digaji Rp500 Ribu
Dwi Wahyu mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 5.000 guru honorer di DIY yang menerima honor rata-rata hanya Rp500 ribu per bulan, bahkan sebagian masih mengandalkan iuran komite sekolah atau orang tua murid.
“Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Sangat memalukan jika guru masih harus dibayar dari dana komite sekolah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tujuan MBG untuk meningkatkan kecerdasan siswa tidak akan optimal jika kesejahteraan guru masih terabaikan.
“Mustahil kualitas pendidikan meningkat kalau pendidiknya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” imbuhnya.
Dwi Wahyu juga mengkritisi regulasi pengangkatan PPPK bagi pegawai operasional MBG agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Pemerintah perlu menilai urgensi berdasarkan beban dan tanggung jawab kerja.
“Guru sekarang dituntut menguasai teknologi bahkan AI. Minimal mereka butuh laptop. Kalau honornya saja tidak cukup untuk makan, bagaimana meningkatkan kapasitas?” ujarnya.
Menurutnya, dapur dan operasional MBG bersifat pendukung, sehingga kebijakan kepegawaian seharusnya tetap memprioritaskan guru.
Dorong Insentif dari Danais
Dwi Wahyu menyampaikan, pihaknya tengah memperjuangkan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) untuk pemberian insentif bagi guru di DIY.
Ia juga berencana berkonsultasi dengan kementerian terkait di Jakarta untuk membahas fleksibilitas regulasi daerah.
DPRD DIY mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Guru agar pendidik merasa aman dalam menjalankan tugasnya.
“Kami ingin guru bisa mendidik dengan nyaman, tanpa rasa takut dikriminalisasi. Kesejahteraan dan perlindungan hukum harus berjalan bersama jika pendidikan Yogyakarta ingin benar-benar maju,” pungkasnya.
