Menteri HAM, Natalius Pigai curhat kepada Komisi XIII DPR RI. Ia menyebut, Kementerian HAM sulit saat mau membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam maupun konflik sosial karena tak punya anggarannya.
“Khusus yang pemberian melalui bantuan pemerintah itu memang biasanya didominasi oleh Kementerian Sosial. Tapi kita sedang melakukan upaya-upaya karena kami jujur, Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami enggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa,” ucap Pigai saat rapat bersama Komisi XIII di DPR, Senin (2/2).
Pigai pun menyebut uang pribadinya habis untuk melancarkan bantuan sosial dari Kementerian HAM.
“Ketika kita urus bantuan sosial dibilang itu nanti kasih ke apa namanya, Kementerian Sosial kalau nggak badan apa, Penanggulangan Bencana Nasional. Kita nggak bisa. Saya malu juga undang Pak Sugianto untuk bantu di Medan karena kita nggak punya anggaran yang disediakan. Kalau kita punya anggaran enak, sehingga apa? Terpaksa kita keluar dari gaji yang dikasih oleh negara,” tambahnya.
Ia pun menilai uang pribadi yang ia miliki pun terbatas. Pigai curhat, dirinya bukan pengusaha, melainkan hanya seorang aktivis.
“Nah, kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi. Saya kan aktivis, Pak. Hidup menderita sekian lama, saya juga untuk masa depan, simpan juga kan,” ucap Pigai.
“Jadi maksudnya kalau kami ini disediakan ada anggaran bantuan sosial, bantuan pemerintah di Kementerian HAM, maka ketika terjadi konflik kami bisa turun bantu,” tambahnya.
Menurutnya, anggaran untuk penanganan kasus HAM sudah cukup di Kementerian HAM. Namun, menurutnya, KemenHAM masih membutuhkan anggaran untuk bantuan.
“Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Terima kasih banyak sudah dikasih. Kapan saja, kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki, Pak. Boleh dimarah-marah. Karena kami ada anggaran mau penanganan konflik sosial, ras, etnik, agama kami sudah ada anggaran,” ucap Pigai.
“Kalau kami ini aktivis jalanan, Pak. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Ya, mohon bisa menjadi perhatian ya,” tandasnya.
